Bersihkan Kabinet, Presiden Prabowo Soroti dan Ancam Pecat Dirjen di Kementerian yang Tak Tersentuh

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik menyimpang di dalam birokrasi Indonesia.

Presiden mengancam akan memecat pejabat setingkat Direktur Jenderal atau Dirjen yang terbukti membangkang dan merasa tidak tersentuh oleh hukum dalam menjalankan tugasnya.

Dalam wawancara di kediamannya di Hambalang, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa masalah birokrasi di Indonesia tidak hanya terletak pada sistem, namun juga pada budaya dan kebiasaan lama yang sarat akan praktik menyimpang.

Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah guna menciptakan pemerintahan yang kredibel.

Presiden menyoroti masih adanya praktik penipuan, penyelundupan, hingga manipulasi nilai transaksi yang harus segera dibenahi secara total.

Menurutnya, seluruh lembaga negara harus melakukan pembersihan internal secara menyeluruh untuk memastikan setiap lini birokrasi bekerja sesuai aturan yang berlaku.

Tak hanya sekadar imbauan, Presiden juga menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang melanggar, termasuk pejabat tinggi di level Direktur Jenderal.

Sebagai contoh, langkah tegas telah dilakukan di Kementerian Pekerjaan Umum di bawah kepemimpinan Dody Hanggodo yang melakukan penindakan terhadap pejabat internal demi menjaga akuntabilitas.

Namun, Presiden mengakui bahwa pembenahan ini tidaklah mudah karena masih adanya resistensi dari dalam birokrasi sendiri.

Beliau juga menyinggung fenomena yang disebutnya sebagai deep state serta keberadaan pejabat yang merasa tidak tersentuh dan sulit untuk diawasi oleh mekanisme kontrol yang ada.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pembenahan birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola yang benar-benar bersih, transparan, dan akuntabel demi mendukung percepatan pembangunan nasional di masa mendatang.