PT Bayu Karsa Utama atau BKU kini resmi mengakui masih memiliki tunggakan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB. Nilai tunggakan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari tujuh ratus juta rupiah.

Manajemen PT BKU dilaporkan telah mendatangi kantor Bapenda Bengkayang dan menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab.

Namun, pihak perusahaan meminta kelonggaran waktu agar pembayaran bisa dicicil setelah mereka kembali mendapatkan kontrak proyek.

Kepala Bapenda, Yohanes Atet, menegaskan pihaknya kini tengah melakukan pengecekan ulang data rekonsiliasi fiskal.

Bapenda juga mendesak agar komitmen ini segera direalisasikan lantaran sengketa pajak ini sudah masuk dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Bapenda Bengkayang akan terus mengawal kasus ini hingga dana pajak masuk ke kas daerah dengan transparan demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

The post Masuk Temuan BPK, PT BKU Akui Tunggak Pajak MBLB Bengkayang Rp700 Juta Lebih appeared first on PONTV.

Langkah ini diambil guna memastikan status fisik lahan yang sebelumnya menjadi objek sengketa panjang antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan swasta.

Peninjauan yang dilakukan pada Jumat pagi ini menyasar area perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Koperasi Dasar Tumbuh Harapan dan Koperasi Matang Ware.

Lahan tersebut diketahui bersengketa dengan PT Agrinas Palma Nusantara. Bupati menegaskan Pemkab Bengkayang hadir di tengah konflik untuk mengamankan aspirasi warga, sekaligus menggeber verifikasi data dan mediasi.

Warga juga diimbuhi untuk tetap menjaga kondusivitas selama proses hukum berjalan transparan.

Pemerintah daerah berharap penyelesaian sengketa lahan di Desa Karimunting ini dapat segera menemukan titik terang demi mewujudkan kepastian hukum bagi investasi dan hak adat masyarakat.

The post Sengketa Lahan PT APN, Bupati Sebastianus Darwis Sidak Lahan Plasma Warga Karimunting appeared first on PONTV.

Acara yang dihadiri ratusan warga Pasundan serta jajaran pemerintah daerah ini menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan sekaligus memperkuat seni budaya Sunda di Kalimantan Barat.

Kecamatan Sanggau Ledo dipilih sebagai tuan rumah karena memiliki populasi warga Sunda terbanyak dari total hampir enam ribu jiwa di Kabupaten Bengkayang.

Perayaan yang dipusatkan di aula kecamatan ini berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai atraksi kesenian tradisional Jawa Barat.

Selain sebagai wadah silaturahmi, peringatan secara bergilir di tiap kecamatan ini dirancang agar organisasi bisa semakin dekat dengan masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung roda pembangunan daerah.

Melalui momen ini, Paguyuban S-Empat berkomitmen untuk terus menjaga harmonisasi adat di tengah pluralisme masyarakat Kalbar.

The post Rawat Tradisi di Perantauan, Sanggau Ledo Jadi Tuan Rumah Milangkala Ke-2 Paguyuban Sunda S4 appeared first on PONTV.

Pengukuhan ini menjadi langkah strategis Pemda untuk memperkuat peran masyarakat dan stakeholder dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah.

Prosesi pengukuhan yang berlangsung di Aula Rangkaya Kantor Bupati Senin kemarin turut dihadiri Wakil Bupati Bengkayang Syamsul Rizal serta Sekretaris Daerah Yustianus.

Bupati Sebastianus Darwis menegaskan Dewan Pendidikan memiliki peran strategis sebagai mitra Pemda dalam memberikan masukan dan pengawasan.

Usai dilantik, pengurus yang kini diketuai oleh Januari Marbun akan segera menggelar rapat kerja serta melakukan monitoring langsung ke sekolah-sekolah.

Sinergi bersama tenaga pendidik dan dunia usaha diharapkan mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing di Kabupaten Bengkayang.

The post Bupati Bengkayang Kukuhkan Dewan Pendidikan Periode 2026-2030 appeared first on PONTV.

Salah satunya adalah gedung di kawasan BP 2 yang kini rusak parah setelah bertahun-tahun tak difungsikan.

LSM Lira menduga terbengkalainya aset ini akibat tersandung persoalan administrasi, di mana bangunan berdiri di atas tanah milik Pemprov Kalbar.

Kondisi fisik bangunan di kawasan BP 2 kini sangat memprihatinkan dengan kerusakan di sejumlah sisi. Perwakilan LSM Lira Bengkayang, Marbun, menyayangkan adanya miskoordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Ia meminta kedua belah pihak segera duduk bersama untuk meluruskan status legalitas lahan agar gedung yang dibangun dengan uang negara ini bisa kembali dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Bidang Aset Kabupaten Bengkayang belum memberikan keterangan resmi terkait status jelas kawasan tersebut.

The post Tumpang Tindih Aset! LSM LIRA Desak Pemkab Bengkayang dan Pemprov Kalbar Duduk Bersama appeared first on PONTV.

Bangunan aset pemerintah daerah yang sudah hampir sepuluh tahun tidak difungsikan ini kini kondisinya terlihat rusak dan terbengkalai.

Warga pun mendesak Pemkab setempat untuk segera mengalihfungsikan bangunan tersebut agar lebih bermanfaat.

Pantauan di Jalan Pakok, Kelurahan Sebalo, sejumlah bagian gedung eks rumah sakit ini tampak kosong, kotor, dan mengalami kerusakan di berbagai sisi. Tokoh pemuda setempat, Gultom, menilai sangat disayangkan jika aset daerah yang dibangun dengan anggaran besar ini dibiarkan mangkrak.

Warga berharap pemerintah daerah bisa segera memanfaatkan gedung ini menjadi fasilitas umum lainnya, seperti penginapan atau pusat kegiatan masyarakat.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Bengkayang terkait rencana rehabilitasi maupun alih fungsi gedung tersebut.

The post Eks Rumah Sakit Bengkayang Terbengkalai 10 Tahun, Warga Desak Pemda Segera Alih Fungsi appeared first on PONTV.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan bersama-sama membangun Kabupaten Bengkayang yang lebih maju.

Dalam amanat dan keterangannya usai upacara, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menegaskan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional merupakan momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, serta kebersamaan dalam membangun daerah dan bangsa.

Menurutnya, semangat kebangkitan harus terus dijaga dan diwujudkan melalui kerja nyata, kolaborasi, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini juga menjadi refleksi bersama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional, dengan tetap mengedepankan semangat persatuan dan cinta tanah air.

The post Pimpin Upacara Harkitnas ke-118, Bupati Sebastianus Darwis Ajak Warga Bangun Bengkayang appeared first on PONTV.

Dalam momentum Hari Buruh Sedunia 2026, para buruh mendesak pemerintah daerah dan DPRD setempat untuk lebih aktif memperjuangkan hak pekerja, terutama terkait status kerja dan penghapusan kebijakan denda yang merugikan.

Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 2026 di Kabupaten Bengkayang dirayakan dengan suasana kebersamaan melalui kegiatan family gathering di Pantai Mimiland.

Namun, di balik keseruan acara tersebut, DPC GSBI Bengkayang juga memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan persoalan krusial terkait kesejahteraan pekerja.

Ketua DPC GSBI Bengkayang, Asdiansyah, menegaskan bahwa aspek upah masih menjadi masalah utama yang belum terselesaikan di lapangan.

Ia menilai penetapan upah sering kali tidak mempertimbangkan status pekerja secara jelas, sehingga menimbulkan ketimpangan yang merugikan buruh.

Selain itu, GSBI juga secara tegas menolak kebijakan penerapan denda terhadap pekerja yang dinilai tidak manusiawi.

GSBI Bengkayang berharap instansi terkait dan DPRD Kabupaten Bengkayang tidak tutup mata dan lebih proaktif dalam mengawasi perusahaan-perusahaan agar mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Melalui solidaritas ini, para buruh berharap adanya kepastian hukum dan perlakuan adil di tempat kerja guna menunjang kesejahteraan keluarga mereka di masa depan.

The post Peringati May Day, GSBI Bengkayang Soroti Ketimpangan Upah appeared first on PONTV.

Aktivitas yang disinyalir melibatkan cukong tersebut membuat warga sekitar sulit mendapatkan akses air bersih.

Seperti inilah kondisi lahan yang dikeruk dan diobok-obok, bukan lagi dengan tangan-tangan masyarakat, melainkan sudah menggunakan tangan-tangan “robot besi” raksasa atau ekskavator.

Lokasi lahan ini berada di Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. yang mendekati wilayah Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado.

Menurut informasi dari masyarakat, aktivitas pertambangan emas yang diduga dilakukan tanpa izin atau PETI ini telah berlangsung sejak sekitar dua tahun terakhir.

Pertambangan dengan menggunakan belasan hingga puluhan alat berat berupa ekskavator ini sangat meresahkan warga sekitar karena dinilai telah mencemari lingkungan dan menyebabkan krisis air bersih.

Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, berpendapat bahwa sudah saatnya pemerintah pusat segera menindaklanjuti pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah diajukan pemerintah daerah.

Hal ini dinilai sebagai solusi bagi masyarakat, pemerintah, maupun aparat penegak hukum.

Jika Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak segera diterbitkan, Wabup Syamsul khawatir aktivitas PETI di Bengkayang akan semakin merajalela dan tidak lagi murni dilakukan oleh masyarakat kecil.

Ia menengarai adanya keterlibatan cukong, seperti yang terjadi di lahan pertambangan Desa Rukma Jaya ini.

Syamsul Rizal menegaskan, jika aktivitas pertambangan ini hanya dilakukan masyarakat tanpa dalang cukong pemodal, maka tidak mungkin belasan alat berat bisa dikerahkan di lokasi tersebut.

The post Belasan Eksavator PETI Keruk Emas Desa Rukma Jaya, Wabup Bengkayang Dorong Penerbitan WPR IPR appeared first on PONTV.

Bengkayang — Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berskala besar menggunakan alat berat kembali membuat warga resah. Di Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, belasan hingga puluhan unit eksavator kini leluasa mengeruk emas di lahan seluas hampir 30 hektare.

Dampak kerusakan lingkungan di lokasi yang berbatasan dengan Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado ini pun sudah dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu keluhan utama warga adalah kesulitan mendapatkan akses air bersih akibat aktivitas pengerukan tanah yang masif.

Menurut informasi warga, praktik pertambangan ini sudah berjalan sekitar dua tahun terakhir. Pertambangan ini tidak lagi dilakukan dengan cara tradisional, melainkan menggunakan mesin-mesin raksasa yang diduga dikoordinasikan oleh cukong atau pemodal besar.

Wakil Bupati Bengkayang, Syamsul Rizal, menegaskan bahwa penggunaan alat berat seperti eksavator dalam aktivitas pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), bukan sekadar Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Untuk pertambangan rakyat itu maksimal 10 hektare dan menggunakan alat yang sesuai ketentuan. Kalau sudah menggunakan eksavator, itu harusnya memiliki IUP perusahaan atau koperasi,” ujar Syamsul Rizal pada Kamis (5/3/2026).

Syamsul Rizal mengaku sangat khawatir karena aktivitas PETI saat ini diduga tidak lagi murni dilakukan masyarakat, melainkan telah melibatkan pemodal yang memiliki modal besar.

“Masyarakat mana mampu membeli empat sampai lima eksavator sekaligus? Pasti ada pemodal besar di belakangnya,” tegasnya.

Menanggapi fenomena ini, Kepala Divisi Kajian dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mendesak aparat penegak hukum untuk bersikap lebih adil dan tajam ke atas.

Indra menilai bahwa selama ini penegakan hukum sering kali tidak menyentuh aktor utama. Pihak yang paling sering ditangkap justru adalah pekerja lapangan atau masyarakat kecil, sementara para cukong yang meraup keuntungan besar jarang tersentuh.

“Jangan hanya masyarakat kecil yang dijadikan kambing hitam. Orang-orang besar yang memberikan modal dan mendapatkan keuntungan dari aktivitas ini harus diselidiki dan ditindak tegas,” kata Indra pada Jumat (6/3/2026).

Sementara itu, pihak Kepolisian Resor Bengkayang hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait polemik ini. Saat awak media mencoba melakukan konfirmasi pada Kamis (5/3/2026), Kapolres Bengkayang dan Kasat Reskrim sedang tidak berada di tempat, dan pihak Humas mengarahkan agar tanggapan resmi disampaikan langsung oleh pejabat yang berwenang.

Masyarakat kini berharap pemerintah daerah dan aparat kepolisian dapat segera mengambil langkah nyata untuk menertibkan tambang ilegal tersebut sebelum kerusakan lingkungan di Desa Rukma Jaya meluas lebih jauh.

The post Tambang Emas Ilegal di Bengkayang Pakai Puluhan Alat Berat, WALHI Kalbar Desak Aparat Tangkap Pemodal Utama appeared first on PONTV.