Kegiatan ini menjadi momen strategis dalam mendorong pencegahan stunting sekaligus mempererat silaturahmi pasca-Idulfitri di lingkungan keluarga ASN.

Suasana hangat dan penuh keakraban terlihat di Aula Besar Kantor Bupati Landak pada Kamis siang.

Ratusan anggota Dharma Wanita Persatuan bersama para Kepala OPD dan camat se-Kabupaten Landak mengikuti sosialisasi gizi keluarga yang dirangkaikan dengan tausiah halalbihalal.

Mengusung tema “Dapur Sehat, Keluarga Kuat, DWP Hebat”, kegiatan ini menekankan pentingnya peran perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga melalui pola makan sehat dan bergizi.

Selain itu, tausiah yang disampaikan juga mengangkat tema harmonisasi umat beragama serta upaya mencegah radikalisme dan premanisme mulai dari lingkungan keluarga.

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menyampaikan peran Dharma Wanita sangat strategis dalam mendukung kinerja ASN.

Pemahaman tentang gizi keluarga diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas kerja.

Peserta juga didorong untuk menjadi agen perubahan, khususnya dalam memberikan edukasi kepada pasangan muda terkait pentingnya gizi sejak masa kehamilan.

Langkah ini dinilai menjadi upaya nyata dalam mencegah stunting di Kabupaten Landak.

Melalui kegiatan ini, diharapkan peran keluarga, khususnya perempuan, semakin kuat dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan.

The post DWP Landak Gelar Edukasi Gizi: Perkuat Peran Perempuan Cegah Stunting dari Dapur appeared first on PONTV.

Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, puluhan pekerja rentan, mulai dari juru parkir hingga sopir angkutan, kini mendapatkan perlindungan resmi dari risiko kecelakaan kerja.

Suasana Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Landak pada Rabu siang kemarin dipenuhi oleh para pekerja sektor informal.

Mereka hadir untuk menerima kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis dari pemerintah daerah.

Tercatat sebanyak tiga puluh delapan pekerja menerima perlindungan ini. Jumlah tersebut terdiri dari tiga puluh juru parkir, lima sopir angkutan pedesaan, serta tiga operator kapal.

Program ini menyasar pekerja dengan risiko tinggi yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi oleh jaminan sosial.

Pemerintah Kabupaten Landak menegaskan pembayaran iuran atau premi bagi para pekerja ini sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

Selain memberikan perlindungan, program ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran pekerja agar secara mandiri melanjutkan kepesertaan di masa mendatang.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan menyebut perlindungan ini akan berlaku selama dua belas bulan. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan cakupan perlindungan sosial bagi pekerja rentan di Kabupaten Landak dapat terus meluas dan berkelanjutan.

The post Pemkab Landak Beri Jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi Juru Parkir dan Sopir Angkutan appeared first on PONTV.

Kasus narkotika menjadi yang paling mendominasi, di mana barang bukti berupa lebih dari satu kilogram sabu turut dimusnahkan.

Suasana halaman kantor Kejaksaan Negeri Landak pada Kamis pagi tampak berbeda. Sejumlah petugas dari kejaksaan, kepolisian, hingga dinas kesehatan berkumpul untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti.

Total terdapat dua puluh tujuh perkara yang barang buktinya dimusnahkan, dengan kasus narkotika menjadi yang terbanyak.

Barang bukti narkotika yang dimusnahkan mencapai lebih dari seribu gram sabu serta sejumlah pil ekstasi. Selain itu, barang bukti dari kasus pencurian, penganiayaan, hingga pertambangan ilegal juga turut dimusnahkan.

Proses pemusnahan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari dibakar, dihancurkan menggunakan mesin pemotong, hingga dilarutkan dalam cairan deterjen untuk memastikan barang bukti tidak dapat digunakan kembali.

Kegiatan ini merupakan bentuk transparansi sekaligus pelaksanaan putusan pengadilan guna mencegah penyalahgunaan barang bukti di gudang penyimpanan.

Kejaksaan Negeri Landak menegaskan pemusnahan barang bukti akan terus dilakukan secara berkala. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Landak.

The post Kejari Landak Musnahkan 1 Kg Sabu: Hasil Sitaan 27 Perkara yang Telah Inkracht appeared first on PONTV.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga dalam mengelola sampah secara bersama.

Pemerintah Kabupaten Landak mengoptimalkan pengoperasian lima Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle, atau TPS3R yang tersebar di Desa Hilir Kantor, Pahauman, Mandor, Karangan, dan Darit.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengurangi volume sampah yang selama ini terpusat di Tempat Pembuangan Akhir atau TPA Tebedak di Kecamatan Ngabang.

Pemerintah menilai fasilitas yang sudah dibangun harus dimanfaatkan secara maksimal oleh desa dan masyarakat.

Pengelolaan TPS3R ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan aset pemerintah pusat kepada desa. Nantinya, fasilitas ini akan dikelola bersama oleh pemerintah desa, camat, dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes.

Dinas Pekerjaan Umum juga turut mendukung dengan menyiapkan infrastruktur dasar seperti akses jalan dan kebutuhan bangunan penunjang lainnya.

Dengan sinergi ini, diharapkan pengelolaan sampah berbasis TPS3R dapat berjalan efektif sekaligus mendorong perubahan pola pikir masyarakat menjadi lebih peduli lingkungan.

The post Pemkab Landak Aktifkan TPS3R di 5 Desa: Solusi Atasi Sampah dan Beban TPA Tebedak appeared first on PONTV.

Langkah ini dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus menjamin keadilan agraria bagi warga lokal.

Bupati Karolin Margret Natasa menegaskan penataan lahan dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan konflik baru.

Suasana sosialisasi terlihat di Aula Bappeda Kabupaten Landak. Pemerintah daerah mengundang berbagai pihak, mulai dari ATR/BPN, Badan Bank Tanah, hingga tokoh masyarakat dari sejumlah desa.

Dalam kegiatan ini, Pemkab Landak mulai mensosialisasikan pemanfaatan lahan eks perusahaan besar untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama penanaman jagung.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa hak masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahap penataan.

Kebijakan ini berdasarkan pengalaman sebelumnya, di mana sejumlah desa seperti Sekias, Nyiin, Mandor Kiru, dan Tubang Raeng telah berhasil dikeluarkan dari kawasan HGU aktif melalui kebijakan enclave.

Langkah ini dinilai penting untuk melindungi ruang hidup masyarakat, terutama yang memiliki keterikatan historis dengan tanah tersebut.

Saat ini, pemerintah juga menyiapkan pemetaan detail dan pengukuran lahan, khususnya di kawasan eks PT Aria guna memberikan kepastian hukum.

Pendataan melalui program IP4T juga dilakukan untuk mengidentifikasi penguasaan tanah, termasuk wilayah adat dan tembawang.

Pemkab Landak berharap melalui penataan lahan eks HGU ini, masyarakat khususnya petani dapat memperoleh kepastian hak, sekaligus menjadikan lahan tersebut sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional di daerah.

The post Dukung Ketahanan Pangan, Pemkab Landak Tata Lahan Eks HGU untuk Petani Jagung appeared first on PONTV.

Tari Nimang Padi, warisan budaya masyarakat Dayak Kanayatn, tak hanya menampilkan keindahan gerak, namun juga menyimpan filosofi mendalam tentang rasa syukur terhadap hasil bumi.

Gerak gemulai para penari tampil selaras dengan irama musik tradisional yang mengalun lembut. Tangan mereka mengayun perlahan ke depan dan ke belakang, menirukan gerakan menimang seorang anak kecil.

Gerakan inilah yang menjadi ciri khas Tari Nimang Padi, atau yang juga dikenal dengan sebutan Tingkakut Nimang Padi.

Tarian ini berasal dari masyarakat Dayak Kanayatn dan telah dikenal luas di berbagai wilayah seperti Landak, Mempawah, hingga Kubu Raya.

Setiap gerakan dalam tarian ini diiringi musik Amboyo. Kata Ambo berarti anak kecil, sedangkan Yo merupakan alunan musik.

Melalui perpaduan gerak dan lagu, tarian ini menggambarkan padi sebagai sosok anak yang harus dirawat dan disayangi.

Masyarakat percaya dengan perlakuan penuh kasih sayang terhadap “roh” padi, hasil bumi akan tetap melimpah dan memberikan berkah di masa mendatang.

Tari Nimang Padi bukan sekadar gerakan seni, namun juga cermin nilai kehidupan masyarakat Dayak yang menjunjung tinggi kasih sayang terhadap alam.

Sebuah warisan leluhur yang terus dijaga sebagai simbol harapan dan keberkahan di masa depan.

The post Mengenal Tari Nimang Padi: Filosofi Kasih Sayang Masyarakat Dayak Kanayatn terhadap Alam appeared first on PONTV.

Setelah sempat diwarnai aksi penolakan, masyarakat kini menyatakan dukungan penuh terhadap program Reforma Agraria usai mencapai kesepakatan dengan pemerintah daerah dan Badan Bank Tanah.

Sebuah video yang sempat beredar menunjukkan penolakan warga terhadap kegiatan pematokan lahan di Desa Nyayum, Kabupaten Landak.

Situasi tersebut mencerminkan adanya kesalahpahaman terkait status dan hak atas lahan eks Hak Guna Usaha atau HGU.

Namun, kondisi itu kini berangsur kondusif. Bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Landak, pemerintah daerah menggelar sosialisasi yang dipimpin langsung oleh Bupati Landak, Karolin Margret Natasa.

Kegiatan ini dihadiri sekitar dua ratus sepuluh peserta, termasuk seratus delapan puluh sembilan perwakilan masyarakat dari Desa Nyayum, Pakuraya, dan Kersik Belantian.

Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik lahan secara adil dan transparan.

Salah satunya dengan mencabut izin perusahaan yang tidak memperpanjang HGU, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat penggarap untuk mendapatkan hak atas tanah.

Badan Bank Tanah menyebut dukungan masyarakat menjadi kunci percepatan program ini. Proses pematokan dan pengukuran akan segera dilaksanakan dengan pendampingan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria.

Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional atau BPN menegaskan pentingnya verifikasi data agar tidak terjadi penyalahgunaan atau data fiktif.

Setelah melalui dialog panjang, masyarakat akhirnya memahami dan menyetujui kelanjutan program ini. Harapan besar disampaikan warga agar hak atas tanah leluhur mereka segera terealisasi.

Dengan terbangunnya kesepahaman ini, program Reforma Agraria di Kabupaten Landak diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

The post Solusi Konflik Lahan Eks-HGU Landak: Warga Desa Nyayum Sepakat Dukung Reforma Agraria appeared first on PONTV.

Selain membersihkan lingkungan, kegiatan ini juga bertujuan mengaktifkan kembali fasilitas pengelolaan sampah.

Kegiatan yang mengerahkan sejumlah ASN dari berbagai OPD di Pemkab Landak ini dipimpin langsung Wabup Erani, Jumat pagi tadi.

Selain untuk memberikan contoh dan menggugah masyarakat akan kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga menjadi langkah awal mengaktifkan kembali infrastruktur TPS3R agar segera dimanfaatkan secara optimal oleh warga sekitar.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak, Sahbiri, TPS3R mampu mengelola dan memisahkan sampah organik dan anorganik, sehingga tidak lagi membebani tempat pembuangan akhir yang sudah overload.

Melalui gerakan ini, Pemerintah Kabupaten Landak berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat, sekaligus mencegah dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan potensi bencana.

The post Kerja Bakti Pemkab Landak Hidupkan Kembali TPS3R, Erani Harap Kesadaran Warga Bersihkan Lingkungan appeared first on PONTV.

Aksi ini diwarnai ritual adat sakral sebagai bentuk perlawanan masyarakat dalam mempertahankan tanah nenek moyang mereka.

Suasana halaman Kantor Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak pada Rabu pagi (8/4/2026) dipenuhi warga. Mereka berkumpul untuk menyatakan penolakan terhadap rencana pemasangan patok dan pengukuran lahan oleh ATR/BPN bersama Bank Tanah.

Puluhan warga menyampaikan aspirasi melalui orasi, menuntut agar kegiatan tersebut dihentikan karena dinilai meresahkan dan tidak melibatkan masyarakat setempat.

Aksi ini diawali dengan ritual adat Sangar Penolak. Ritual sakral ini menggunakan simbol hewan seperti ayam, babi, dan anjing sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas yang dianggap mengganggu wilayah adat.

Ritual kemudian ditutup dengan prosesi Naju Masak yang menjadi simbol kesatuan sikap masyarakat dalam mempertahankan tanah leluhur mereka.

Warga menyebut sekitar 500 hektare lahan di Dusun Nyayum terdampak. Lahan tersebut merupakan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Kebun Aria yang dinilai sudah tidak beroperasi dan masa izinnya telah berakhir.

Sedikitnya 200 titik patok disebut telah dipasang, namun masyarakat menegaskan akan mencabut seluruh patok tersebut.

“Hari ini kami menyatakan akan mencabut semua patok. Jika tidak ada respons dari pemerintah, kami akan melakukan aksi yang lebih besar,” tegas salah seorang warga.

Tokoh adat setempat juga turut mendukung penolakan tersebut. “Mulai hari ini dan seterusnya, kegiatan pemasangan patok HGU harus dihentikan,” ujarnya.

Salah satu warga lainnya mengaku lahan miliknya seluas sekitar 10 hektare ikut terdampak pematokan. “Kami tidak ingin ada lagi kegiatan seperti ini. Tanah ini adalah tanah nenek moyang kami,” tambahnya.

Warga menilai proses pemasangan patok tidak transparan karena tidak melibatkan pemilik lahan seperti yang dijanjikan.

Masyarakat adat Desa Nyayum berharap pemerintah segera merespons tuntutan mereka. Jika tidak, aksi dengan skala lebih besar akan kembali digelar.

The post Ritual Adat dan Aksi Massa, Warga Nyayum Lawan Pematokan Lahan Bank Tanah appeared first on PONTV.

Warga di sejumlah wilayah menolak karena menganggap lahan yang dipasangi plang merupakan kampung halaman yang telah ditempati secara turun-temurun.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Landak mendorong adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

Gelombang penolakan terhadap pemasangan plang Satgas PKH terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Landak. Sebelumnya, penolakan terjadi di Gombang, Banying, Pahauman, Rabak, dan Sumiak.

Terbaru, aksi serupa kembali terjadi di Kecamatan Meranti. Warga menegaskan penolakan tersebut karena menganggap lahan yang dipasangi plang merupakan tanah adat dan kampung halaman yang telah ditempati sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Menanggapi konflik ini, Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan mengusulkan pelepasan kawasan hutan.

“Kami mengusulkan pelepasan kawasan hutan bagi kampung-kampung yang sudah ada sejak lama agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas lahan mereka,” ujar Karolin.

Selain itu, Bupati juga menyoroti minimnya komunikasi antara Satgas PKH dengan pemerintah daerah terkait pemasangan plang di wilayah-wilayah tersebut. “Karena ini ranah penegak hukum, koordinasinya memang berbeda.

Kami tidak diberitahukan sebelumnya. Namun, kami berharap pemerintah pusat bisa lebih bijaksana karena faktanya lahan-lahan itu dikuasai masyarakat, bukan perusahaan,” tambahnya.

Pemerintah daerah menegaskan akan terus menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah pusat agar tidak terjadi konflik berkepanjangan.

Pendekatan humanis dinilai menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan agraria di daerah tersebut guna memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketertiban di masyarakat.

The post Aksi Penolakan Pemasangan Plang Satgas PKH Semakin Meluas di Kabupaten Landak appeared first on PONTV.