Penertiban secara bertahap ini dilakukan demi menjamin keselamatan warga serta menjaga estetika tata kota.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa proses penertiban penataan kabel udara tersebut dilakukan bertahap dengan tetap mengedepankan pola pembinaan kepada para pengusaha jasa penyedia layanan internet.

Selain langkah penertiban, Pemkot Pontianak juga tengah menyiapkan skema penataan jaringan bawah tanah (undergrounding) hingga penggunaan tiang bersama demi mewujudkan Kota Pontianak yang lebih tertib, rapi, dan aman.

The post Ganggu Estetika dan Keselamatan, Pemkot Pontianak Tertibkan Kabel Internet Semrawut di Jalan Yani appeared first on PONTV.

Isu tersebut menyeret nama salah satu anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Pontianak.

Massa GMKD Kalimantan Barat mendatangi Kantor DPW Partai NasDem Kalimantan Barat di kawasan BLKI, Pontianak, pada Senin (19/10/2026).

Dalam aksinya, mahasiswa meminta pihak internal partai untuk melakukan penelusuran serta evaluasi sesuai mekanisme secara transparan, guna mencegah munculnya spekulasi liar di tengah masyarakat.

GMKD menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut dan membuka kemungkinan untuk menggelar aksi susulan apabila tidak ada respons maupun klarifikasi resmi dari pihak DPW Partai NasDem Kalbar.

The post GMKD Kalbar Desak DPW NasDem Clarifikasi Dugaan yang Menyeret Anggota DPRD appeared first on PONTV.

Mahasiswa menekankan bahwa penanganan Karhutla harus disertai dengan penguatan langkah mitigasi serta transparansi data kabut asap.

Massa yang tergabung dalam GMKD Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa dan menyampaikan aspirasi mereka di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada Senin (19/10/2026).

Mahasiswa menilai penanganan Karhutla tidak boleh hanya dilakukan saat kebakaran telah terjadi, melainkan membutuhkan langkah mitigasi pencegahan yang terstruktur serta transparansi data agar bencana kabut asap tidak terus berulang setiap tahun.

Atas kondisi tersebut, GMKD mendorong DPRD dan Pemda Kalbar untuk menindaklanjuti tuntutan aksi dengan langkah konkret dan berkelanjutan guna melindungi masyarakat dari dampak bahaya kabut asap.

The post GMKD Kalbar Desak DPRD Serius Tangani Karhutla dan Transparansi Data Kabut appeared first on PONTV.

Warga tersebut meminta Pemerintah Kota Pontianak serta PLN untuk segera melakukan relokasi akibat dampak kebisingan mesin serta gangguan kesehatan yang dialaminya.

Kondisi kesehatan Mohammad Salih, warga RT 001/RW 003, Kelurahan Siantan Hilir, Pontianak Utara, ini kian memprihatinkan.

Rumah pria berusia 56 tahun tersebut berada tepat berbatasan dengan bangunan PLTD Siantan PLN serta diapit oleh tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi atau SUTET 001.

Salih mengaku telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1992, sebelum PLTD mulai beroperasi pada tahun 1995. Namun kini, dampak suara bising mesin PLTD yang bergetar saban hari serta paparan radiasi SUTET membuat kondisi kesahatannya menurun drastis.

Ia kerap mengalami nyeri badan, penglihatan kabur, hingga rasa sempoyongan, sehingga tidak lagi mampu bekerja sebagai sopir truk sejak satu tahun terakhir.

Meski telah menyampaikan aduan resmi ke Pemerintah Kota Pontianak sejak empat bulan lalu, hingga saat ini belum ada tanggapan nyata yang diterima.

Salih berharap pihak PLN dan Pemkot Pontianak dapat segera mengambil langkah bantuan dengan merelokasi tempat tinggalnya ke lokasi yang lebih aman dan nyaman bagi kesehatan keluarganya.

Jika bertahan lebih lama di rumah tersebut, ia khawatir dampak kesehatan yang sama kelak turut dirasakan oleh anak-anaknya.

The post Warga Siantan Hilir Mengeluh Bising PLTD dan SUTET PLN, Minta Relokasi Pemkot dan PLN appeared first on PONTV.

Pontianak — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat mengonfirmasi masih terus mendalami dua perkara dugaan tindak pidana korupsi berskala besar di wilayah Kalbar.

Dua perkara tersebut meliputi dugaan korupsi pertambangan dan ekspor bauksit yang melibatkan PT Laman Mining, serta dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam kegiatan Napak Tilas Kabupaten Ketapang periode 2022–2024.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta, menegaskan bahwa penanganan kedua perkara tersebut tetap berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Dalam keterangan resminya pada Sabtu, 17 Oktober 2026, Kejati Kalbar menyatakan bahwa tim penyidik masih intensif memeriksa para saksi, mengumpulkan alat bukti, serta berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk audit penghitungan kerugian negara.

“Penyidik telah menggeledah lima lokasi pada Januari 2026 dan mengamankan sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan serta penjualan ekspor bauksit PT Laman Mining,” tulis Kejati Kalbar dalam siaran resminya.

Rangkaian dokumen yang disita tersebut menjadi dasar utama bagi penyidik untuk mengusut tuntas indikasi penyimpangan dalam kegiatan operasional dan bisnis ekspor komoditas bauksit tersebut.

Sementara pada kasus dugaan korupsi dana CSR Napak Tilas Kabupaten Ketapang TA 2022–2024, tim penyidik sebelumnya telah menggeledah sejumlah tempat pada Desember 2025.

Dalam penggeledahan tersebut, Jaksa mengamankan bukti berupa dokumen-dokumen penting serta perangkat elektronik yang diduga berkaitan erat dengan tata kelola, alokasi penggunaan, hingga pertanggungjawaban anggaran kegiatan.

Wayan menyampaikan bahwa koordinasi dengan BPKP Kalimantan Barat terus dilakukan guna mendapatkan angka pasti nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari kedua kasus tersebut.

“Koordinasi dengan BPKP dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing penyidikan,” lanjut pihak Kejati.

Hingga saat ini, Kejati Kalbar belum merilis nominal resmi kerugian negara dari kedua perkara tersebut karena masih menunggu hasil audit penghitungan final.

Pihak kejaksaan mengimbau seluruh pihak untuk tetap menghormati prinsip asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) selama proses hukum dan pembuktian di pengadilan masih berlangsung.

The post Usut Korupsi Bauksit PT Laman Mining dan CSR Ketapang, Kejati Kalbar Koordinasi dengan BPKP appeared first on PONTV.

Pontianak — Polda Kalimantan Barat bersama tim gabungan menggeruduk sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Pontianak dalam rangka pelaksanaan Operasi Sarang Narkoba (OSN), Jumat (16/10/2026).

Langkah tegas yang memasuki hari ke-8 ini melibatkan 82 personel gabungan dari Ditresnarkoba Polda Kalbar, Polresta Pontianak, BNNP Kalbar, dan jajaran Humas.

Kabid Humas Polda Kalbar menyampaikan bahwa pemeriksaan di kawasan THM tersebut dilaksanakan secara persuasif dengan tetap mengedepankan tindakan profesional serta menghormati hak-hak pengunjung.

“Dalam pelaksanaan operasi ini, kami mengedepankan sikap persuasif. Masyarakat tetap kami perlakukan dengan baik, namun upaya penegakan hukum dan pencegahan penyalahgunaan narkoba tetap berjalan sesuai ketentuan,” ujar Kabid Humas Polda Kalbar pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Dari hasil razia dan penelusuran di lapangan, petugas tidak menemukan adanya barang bukti narkotika seperti sabu, ekstasi, tembakau gorila, etomidate, maupun ganja.

Meski demikian, sebanyak lima orang pengunjung yang terindikasi diamankan petugas untuk selanjutnya diusulkan menjalani proses rehabilitasi medis sesuai hasil asesmen BNNP Kalbar.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa pendekatan persuasif terhadap pengguna bukan berarti melunakkan tindakan hukum bagi para bandar maupun pengedar.

“Penindakan terhadap jaringan dan pengedar akan dilakukan secara tegas. Namun, bagi pengguna yang memenuhi persyaratan, kami mengedepankan upaya rehabilitasi agar mereka dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan secara sehat,” tegasnya.

Pelaksanaan Operasi Sarang Narkoba di tempat hiburan malam ini sejalan dengan penguatan Program 100 Hari Kapolri guna mewujudkan kawasan publik yang aman dan bersih dari ancaman barang haram.

Polda Kalbar turut mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi bersama aparat penegak hukum dalam memutus rantai peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Barat.***

The post Operasi Sarang Narkoba, Polisi Geruduk Tempat Hiburan Malam di Pontianak appeared first on PONTV.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat persatuan serta merumuskan solusi atas berbagai isu strategis di daerah.

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa FPK harus mampu menjadi wadah pemersatu di tengah keberagaman suku, ras, dan agama di Kalimantan.

Sementara itu, Ketua FPK Kalbar mendorong agar pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis terkait penanganan isu Karhutla, maraknya PETI, serta masalah kelangkaan BBM.

Rangkaian kegiatan silaturahmi FPK se-Kalimantan ini akan dilanjutkan di Balairungsari Rumah Adat Melayu dan ditutup dengan kunjungan lapangan ke Situs Toleransi di Kota Singkawang.

The post Buka SRLT FPK Se-Kalimantan Ke-2, Wagub Krisantus Kurniawan Dorong Kerukunan Lintas Etnis appeared first on PONTV.

PKB bersama DAD Kalbar mendesak pemerintah untuk menetapkan status Bencana Nasional serta melibatkan masyarakat adat dalam berbagai perumusan kebijakan.

DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalbar mengeluarkan pernyataan sikap terkait bencana Karhutla di Pontianak pada Kamis (15/10/2026).

PKB menilai Bencana Karhutla bukan sekadar musibah kabut asap tahunan, melainkan krisis ekologis serius yang berdampak langsung pada sektor kesehatan, perekonomian, pendidikan, hingga ancaman kehancuran ekosistem flora dan fauna.

DPW PKB Kalbar merumuskan tujuh poin pernyataan sikap, antara lain:
1. Memperkuat mitigasi dan pencegahan Karhutla sejak dini;
2. Menempatkan masyarakat adat sebagai mitra strategis mitigasi;
3. Mendorong mitigasi berbasis desa dan komunitas;
4. Menjamin perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat;
5. Mendorong tata kelola lahan yang adil dan bertanggung jawab;
6. Memastikan pemulihan lingkungan dan ekonomi masyarakat; serta
7. Menjamin transparansi anggaran dan evaluasi mitigasi.

Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik, menegaskan bahwa dampak Karhutla telah menghentikan mata pencaharian harian warga serta membakar sedikitnya 38 ribu hektare lahan di berbagai daerah.

Ia juga menyayangkan lambatnya respons pemerintah pusat yang belum menetapkan status penanganan Karhutla di Kalbar sebagai Bencana Nasional.

Ia menambahkan, penanganan Karhutla tidak akan berjalan efektif jika pemerintah hanya membentuk Satuan Tugas tanpa melibatkan kearifan lokal masyarakat adat yang telah memahami siklus pembukaan lahan secara turun-temurun.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum DAD Kalbar, Irenius Kadem, mengapresiasi langkah politik PKB dalam mengawal isu lingkungan dan hak-hak masyarakat bawah.

Irenius mengecam pihak-pihak tertentu yang dinilai sengaja menjadikan masyarakat adat sebagai kambing hitam atas maraknya titik api, bahkan berencana mencabut aturan kearifan lokal mengenai batas pembukaan lahan maksimal dua hektare.

Atas kondisi tersebut, DPW PKB Kalbar bersama DAD Kalbar mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah nyata pascabencana, termasuk pemulihan kesehatan warga, pemberdayaan ekonomi, serta pengembalian fungsi ekosistem hutan Kalimantan Barat.

The post DPW PKB Kalbar Keluarkan 7 Pernyataan Sikap Karhutla, Minta Status Bencana Nasional appeared first on PONTV.

Pontianak — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Barat secara resmi merilis tujuh poin pernyataan sikap terkait penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Pontianak, Kamis siang, 15 Oktober 2026.

PKB menegaskan bahwa krisis karhutla merupakan persoalan ekologis mendasar yang berdampak langsung terhadap kesehatan, pendidikan, perekonomian, serta keadilan sosial masyarakat.

Peluncuran pernyataan sikap ini dirangkaikan dengan gelaran diskusi bersama pengurus partai dan menghadirkan Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar, Irenius Kadem.

Adapun tujuh pokok pernyataan sikap DPW PKB Kalbar meliputi:

• Memperkuat mitigasi dan pencegahan karhutla sejak dini: Mendorong penganggaran prioritas, pemataan wilayah rawan, serta sistem peringatan dini sebelum musim kemarau.

• Menempatkan masyarakat adat sebagai mitra strategis: Memadukan kearifan lokal dengan teknologi serta melibatkannya dalam pengambilan keputusan.

• Mendorong mitigasi berbasis desa dan komunitas: Membentuk serta memperkuat Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) hingga ke tingkat desa.

• Menjamin perlindungan kesehatan dan keselamatan: Menyediakan layanan kesehatan, informasi pemantauan kualitas udara, serta prosedur darurat bagi kelompok rentan.

• Mendorong tata kelola lahan yang adil dan bertanggung jawab: Menindak tegas pelaku pembakaran skala besar tanpa melancarkan kriminalisasi sewenang-wenang terhadap praktik tradisi masyarakat adat.

• Memastikan pemulihan lingkungan dan ekonomi: Melaksanakan restorasi gambut, rehabilitasi kawasan rusak, serta pemberdayaan ekonomi lokal pascabencana.

• Menjamin transparansi anggaran dan evaluasi: Memastikan dana pencegahan dan penanganan karhutla tepat sasaran serta terukur secara berkala.

Ketua DPW PKB Kalbar, Mulyadi Tawik, menyoroti dampak karhutla yang melumpuhkan aktivitas harian warga serta memicu terbakarnya 38 ribu hektare lahan di wilayah Ketapang, Kayong Utara, Sintang, Kapuas Hulu, hingga Sanggau.

Ia menyayangkan lambatnya langkah pemerintah pusat yang tak kunjung menetapkan status karhutla Kalbar sebagai bencana nasional.

“Masyarakat merasakan bahwa pemerintah memang tidak serius menangani ini, sehingga kebakaran terus meluas. Kenapa? Karena serius itu terlihat dari pemerintah pusat yang tidak memberikan status bencana nasional bagi Kalimantan Barat, padahal kebakaran hutan ini betul-betul menimbulkan kerugian begitu luar biasa,” ujar Mulyadi.

Sikap senada diutarakan Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum DAD Kalbar, Irenius Kadem, yang menyayangkan adanya narasi menyudutkan masyarakat adat sebagai pemicu kabut asap.

Irenius menegaskan bahwa masyarakat adat membuka lahan secara terukur di atas tanah mineral, sementara titik api masif berada di areal tanah gambut dan kawasan konsesi perkebunan.

“Masyarakat adat dalam pembukaan lahan itu di areal tanah mineral, bukan tanah gambut. Kebakaran yang meluas ini terjadi di lahan gambut atau konsesi perkebunan, bukan di tanah masyarakat. Jangan masyarakat adat dong dijadikan kambing hitam,” tegas Irenius.

DPW PKB Kalbar bersama DAD Kalbar mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah pendekatan dari penanganan reaktif menuju tindakan preventif yang terukur, transparan, dan berkeadilan sosial.(Aw/02)

The post Rilis 7 Pernyataan Sikap Karhutla, PKB Kalbar Tegaskan Perlindungan Masyarakat Adat appeared first on PONTV.

Pontianak — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke-25, DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat menggelar aksi sosial kemanusiaan berupa kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI Kota Pontianak.

Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak sesuai dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk tingkat DPD dan DPC di seluruh wilayah Indonesia.

Aksi kemanusiaan ini bertempat di Kantor PMI Kota Pontianak, Jalan Ahmad Yani, pada Rabu siang, 14 Oktober 2026.

Puluhan peserta dari unsur pengurus, kader partai, hingga masyarakat umum antusias mendatangi lokasi untuk mendonorkan darah mereka.

Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar, Ermin Elviani, menegaskan bahwa momentum peringatan hari jadi ke-25 ini menjadi wujud kepedulian nyata partai terhadap kebutuhan kemanusiaan dan sarana memperkuat budaya berbagi.

“Tujuan utamanya tentu untuk membantu memenuhi ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan di fasilitas-fasilitas kesehatan setempat,” ujar Ermin Elviani pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Sosok yang akrab disapa Evi ini mengapresiasi tinggi respons positif masyarakat dan kader.

Ia menyebut gerakan donor darah serentak yang juga digelar di seluruh DPC Kabupaten/Kota se-Kalbar ini berfungsi sebagai jembatan gotong royong antara partai dan warga setempat.

“Antusiasme positif kegiatan donor darah ini menjadi dorongan bagi jajaran pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat untuk memperluas kegiatan sosial yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pangkas Evi.***

The post Peringati HUT ke-25, DPD Partai Demokrat Kalbar Gelar Aksi Donor Darah Serentak appeared first on PONTV.