Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden, PP Muhammadiyah Anggap Akan Buat Masalah Baru Jika Diubah

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak relevan dengan arah reformasi yang telah ditempuh Indonesia sejak 1998. Menurutnya, perubahan struktural justru akan menimbulkan persoalan baru.

Usai Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menolak keras wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, hal itu juga membuat elemen masyarakat seperti PP Muhammadiyah turut memberikan dukungan serupa.

Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, Indonesia telah lebih dari dua dekade menjalani reformasi dengan berbagai konsekuensi dan capaian penting. Salah satunya menempatkan institusi strategis negara langsung di bawah presiden.

Haedar menilai, alih-alih kembali mengubah struktur kelembagaan, bangsa ini seharusnya fokus pada konsolidasi reformasi yang sudah berjalan. Mengenai perubahan struktural Polri di bawah kementerian dianggapnya justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Muhammadiyah berpandangan bahwa persoalan yang muncul di institusi negara baik Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya lebih tepat diselesaikan melalui reformasi internal. Haedar juga mengingatkan bahwa menempatkan institusi seperti TNI atau Polri di bawah kementerian justru berisiko menambah problem birokrasi.

Muhammadiyah juga meyakini pandangan serupa dianut oleh berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, yakni mendorong penguatan reformasi internal sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. (FZR)