GMKD Kalbar Desak DPRD Serius Tangani Karhutla dan Transparansi Data Kabut

Gerakan Mahasiswa Kritis Demokrasi (GMKD) Kalimantan Barat mendesak DPRD dan Pemerintah Daerah untuk serius menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Mahasiswa menekankan bahwa penanganan Karhutla harus disertai dengan penguatan langkah mitigasi serta transparansi data kabut asap.

Massa yang tergabung dalam GMKD Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa dan menyampaikan aspirasi mereka di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak pada Senin (19/10/2026).

Mahasiswa menilai penanganan Karhutla tidak boleh hanya dilakukan saat kebakaran telah terjadi, melainkan membutuhkan langkah mitigasi pencegahan yang terstruktur serta transparansi data agar bencana kabut asap tidak terus berulang setiap tahun.

Atas kondisi tersebut, GMKD mendorong DPRD dan Pemda Kalbar untuk menindaklanjuti tuntutan aksi dengan langkah konkret dan berkelanjutan guna melindungi masyarakat dari dampak bahaya kabut asap.