Halal Bihalal Sekaligus Apel Perdana Pasca Libur Lebaran, Pemkot Pontianak Belum Terapkan WFA
Pasca libur Hari Raya Idulfitri, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya peningkatan disiplin dan responsivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikannya ketika memimpin langsung apel pagi Pemerintah Kota Pontianak pasca libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah pada Rabu pagi.
Mengawali hari kerja setelah libur panjang, Pemerintah Kota Pontianak menggelar apel perdana yang dirangkaikan dengan acara halalbihalal di halaman Kantor Wali Kota.
Kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh jajaran pegawai untuk saling bermaafan sekaligus mengonsolidasikan kembali tugas-tugas pemerintahan yang sempat tertunda.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa momentum pasca Lebaran harus dimanfaatkan untuk membangun kembali semangat kerja ASN sebagai pelayan masyarakat.
Edi menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh ASN memiliki dampak besar terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan warga secara umum.
Seluruh jajaran diminta untuk bekerja dengan integritas tinggi, disiplin, serta selalu mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Terkait disiplin pegawai, Pemerintah Kota telah menyiapkan mekanisme penegakan aturan sesuai regulasi yang berlaku, dengan sanksi bertahap mulai dari teguran hingga hukuman yang lebih berat.
Sementara itu, soal wacana penerapan sistem kerja empat hari atau Work From Anywhere (WFA), Edi menyatakan belum akan menerapkannya di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Sistem kerja tatap muka secara langsung dinilai masih jauh lebih efektif dalam menjamin kualitas pelayanan publik bagi warga Kota Pontianak saat ini.
Melalui apel perdana ini, diharapkan seluruh unit kerja dapat langsung tancap gas menjalankan program-program strategis tahun 2026.
Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja setiap organisasi perangkat daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.