Mensos Tegas Ancam Sanksi ASN Yang Salah Gunakan Kebijakan WFH

Kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai diberlakukan pemerintah.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh disalahgunakan untuk liburan. ASN yang terbukti melanggar terancam sanksi berat, mulai dari penurunan pangkat hingga pemecatan.

Pemerintah resmi menerapkan skema kerja fleksibel bagi ASN dengan sistem WFH setiap hari Jumat. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi energi sekaligus transformasi budaya kerja birokrasi.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengingatkan bahwa WFH bukan berarti bebas bekerja dari mana saja, apalagi dijadikan kesempatan untuk memperpanjang libur akhir pekan.

ASN tetap wajib bekerja dari rumah dan siaga menjalankan tugas kedinasan. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan pihaknya tidak akan segan menjatuhkan sanksi tegas bagi ASN yang melanggar aturan.

Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari teguran, penurunan pangkat, hingga pemberhentian.

Langkah tegas ini diambil setelah ditemukannya ribuan ASN yang tidak disiplin, termasuk tidak hadir tanpa keterangan dan tidak menjalankan tugas secara optimal.

Bahkan, sebagian pegawai telah diberhentikan karena dinilai menjadi beban negara.

Kebijakan pemerintah ini telah diterapkan di lingkungan Kementerian Sosial. Sebagai bentuk penyesuaian dari kebijakan efisiensi energi yang ditetapkan pemerintah, Gus Ipul selaku menteri juga telah lebih dulu melakukan uji coba penggunaan kendaraan listrik.

Pemerintah menekankan bahwa fleksibilitas kerja harus diimbangi dengan tanggung jawab dan profesionalisme. Pengawasan pun akan diperketat untuk memastikan kinerja ASN tetap terjaga meski bekerja dari rumah.