Presiden Prabowo Kritik Dana Desa 10 Tahun Tak Tepat Sasaran

Presiden Prabowo Subianto menyoroti tajam penggunaan dana desa dalam sepuluh tahun terakhir yang dinilai tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan rakyat.

Presiden menyebut banyaknya kepala desa yang terjerat kasus hukum menjadi bukti adanya ketidakberesan dalam tata kelola dana desa selama ini.

Dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat sore, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mengakui bahwa banyak dana desa yang tidak sampai ke tangan rakyat.

Ia menegaskan bahwa celah besar dalam sistem distribusi dan pengawasan telah memicu masifnya kepala desa yang harus berhadapan dengan hukum karena tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

Tak ingin masalah terus berlarut, pemerintah telah menyiapkan strategi baru melalui pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan atau Kopdeskel Merah Putih. Saat ini, hampir 30.000 gerai telah berdiri dan siap dioperasikan dalam satu hingga dua bulan ke depan untuk memotong jalur birokrasi yang berbelit.

Kopdeskel Merah Putih dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan akan dilengkapi dengan fasilitas cold storage, klinik desa, hingga apotek yang menyediakan obat generik murah.

Nantinya, seluruh akses barang subsidi dan pembiayaan akan disalurkan langsung melalui koperasi ini guna memastikan manfaatnya tepat sasaran.

Anggaran untuk membangun puluhan ribu koperasi ini diambil langsung dari pos dana desa yang sudah tersedia, sehingga tidak memerlukan tambahan beban anggaran baru.

Dengan adanya Kopdeskel Merah Putih, pemerintah berharap kebocoran anggaran desa dapat diminimalisir dan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput dapat meningkat secara nyata. (JPM)