Ketika Jurnalis Beradaptasi dan AI Dipertanyakan

Sesi panel “Preparing the Future: The State of Play in APAC” menjadi sorotan utama, menampilkan Jacque Manabat, jurnalis multimedia asal Filipina. Jacque membagikan perspektif menarik tentang bagaimana dirinya beradaptasi dengan lanskap media yang berubah. Ia memanfaatkan platform seperti TikTok untuk menyajikan berita terkini, bahkan menjelma menjadi “newsfluencer” yang tetap teguh pada prinsip jurnalistik: pengecekan fakta, disiplin verifikasi, dan kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik. “Kami masih melakukan pekerjaan dengan metode jurnalistik, hanya saja dengan bentuk penceritaan yang berbeda,” ungkap Jacque, menekankan evolusi format tanpa mengorbankan integritas.

Namun, di sisi lain, Irendra Radjawali, peneliti dari Kyoto University, Jepang, memberikan catatan penting terkait AI. “Data yang dimasukkan ke dalam AI sangat bias karena sebagian besar dibuat oleh programmer kulit putih dan Barat, jadi sebenarnya tidak lengkap dan serba tahu seperti yang kita asumsikan,” tegas Irendra, menyoroti isu keadilan data dan potensi bias dalam algoritma AI.

Melindungi Jurnalisme: Strategi Kompensasi dan Regulasi Raksasa Teknologi

Diskusi beralih ke ranah ekonomi media dalam panel “Preparing the Future: Compensation Strategies”. Nelson Yap, Wakil Ketua Public Interest Publishers Alliance Australia (PIPA), memaparkan dukungan kuat pemerintah Australia terhadap industri media. “Jurnalisme adalah infrastruktur publik yang sangat penting dan pemerintah Australia mengakui hal ini. Pada 2025, pemerintah Australia mendistribusikan dana hibah sebesar $99 juta untuk organisasi berita selama tiga tahun,” jelas Nelson.

Australia juga berinovasi dengan program tawar menawar berita (news bargaining code) yang mewajibkan raksasa teknologi seperti Google dan Meta untuk bernegosiasi dengan penerbit berita. Nelson menyoroti insiden di Kanada, di mana perusahaan teknologi digital memblokir konten berita. “News Bargaining Initiatives mendorong platform digital untuk masuk atau memperbarui kesepakatan dengan penerbit berita. Pada saat yang sama, Amerika mengancam akan memperlakukan tarif tambahan atau tarif yang lebih tinggi di Australia karena kami mengatur teknologi, sementara perusahaan-perusahaan teknologi menjarah organisasi-organisasi berita di Australia,” imbuhnya, menyoroti ketegangan antara regulasi pemerintah dan kepentingan perusahaan teknologi global.

Mendobrak Batas Bahasa dan Melestarikan Suara Lokal di Era AI

Panel “Preparing the Future: Amplifying Diverse Voice and Addressing the Language Barrier in AI” membuka wawasan baru tentang inklusi dan keberagaman. Shalini Joshi, Program Director for Training and Network Meedan, menjelaskan bagaimana AI pemeriksa fakta kini tersedia dalam 31 bahasa di Asia, membantu media dan organisasi masyarakat sipil memperluas jangkauan artikel mereka.

Sementara itu, Dr. Leslie Teo, Senior Director of AI Product dari AI IG, memperkenalkan LLM SEA-Lion yang secara khusus berfokus pada bahasa-bahasa di Asia Tenggara, termasuk bahasa-bahasa lokal seperti Jawa dan Ambon. Melengkapi upaya ini, Ayu Purwarianti, peneliti AI Center ITB, mempresentasikan proyek Nusa Dialogue. Inisiatif ini digagas ITB untuk mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah di Indonesia, dengan sumber data otentik dari penutur asli bahasa dan dialek daerah, sebuah langkah krusial untuk melestarikan kekayaan linguistik bangsa.

Kesiapan Penerbit dan Strategi Perlindungan Konten di Tengah Arus AI

Dua pembicara di panel “Preparing for the Future: Publisher’ Preparedness and Engagement Strategy in the Era of AI” membahas tantangan dan solusi bagi penerbit. Sergio Spagnuolo, Executive Director of Nucleo Journalismo asal Brasil, mengungkapkan hasil riset menarik: Indonesia dan Brasil memiliki kebijakan AI yang sangat permisif. Hanya 5-6 persen situs web media yang memblokir setidaknya satu agen AI dalam file robot.txt mereka, jauh berbeda dengan 35 persen di Amerika Serikat. “Kami akan segera merilis sebuah alat untuk penerbit menghasilkan file robot.txt Anda sendiri, untuk membantu Anda memblokir bot apapun yang ingin Anda blokir,” katanya, menawarkan solusi praktis.

Matt Prewitt, President of RadicalxChange Foundation, menutup diskusi dengan penekanan krusial: jurnalis harus memastikan semua konten dan materi yang mereka produksi terlindungi. Mereka juga perlu menyiapkan perizinan sesuai kedalaman data yang digunakan. “Mereka harus mengumpulkan kekuatan untuk bernegosiasi dengan perusahaan teknologi dalam hal akses AI dan bagaimana informasi dapat dibagikan. Tidak mengontrol akses terhadap konten Anda akan mengakibatkan penurunan dukungan pasar lebih lanjut untuk organisasi media,” pungkas Matt, menyerukan kolaborasi dan strategi terpadu demi keberlangsungan jurnalisme di masa depan yang didominasi AI.

The post CTRL+J APAC 2025 Hari Kedua: Menjelajah Masa Depan Jurnalisme di Era AI, Bahasa Lokal, dan Keadilan Data appeared first on PONTV.

Peluang dan Tantangan AI dalam Pemberitaan

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, membuka konferensi sebagai Keynote Speaker. Ia menyuarakan optimisme terhadap potensi AI dalam dunia jurnalisme. “AI dapat menyederhanakan berbagai pekerjaan jurnalis dalam penyampaian informasi, mulai dari analisis data hingga pembuatan konten, yang mengarah pada operasi yang lebih cepat,” ujar Nezar.

Namun, optimisme ini datang dengan peringatan keras. Nezar menekankan perlunya mekanisme akuntabilitas seiring dengan perkembangan AI, mengingat potensi AI untuk memproduksi dan menyebarkan kabar bohong dengan cepat. Media juga didesak untuk beradaptasi dengan model bisnis baru yang dipengaruhi AI dan memahami pergeseran pola konsumsi pembaca. Tak kalah penting, Nezar menyoroti keharusan untuk memastikan kompensasi yang adil bagi jurnalis di tengah lanskap yang semakin didominasi AI.

Jurnalisme sebagai ‘Barang Publik’ yang Butuh Dukungan Ekosistem

Diskusi panel pembuka memperdalam tantangan yang ada. Michael Markovitz, Head of GIBS Media Leadership Think Tank dari Afrika Selatan, mengemukakan bahwa jurnalisme adalah “barang publik” yang vital bagi masyarakat, layaknya makanan atau minuman. Sayangnya, ia menilai jurnalisme belum didukung oleh infrastruktur pendanaan dan ekosistem yang memadai.

“Berbagai pemangku kepentingan dari media dan perusahaan teknologi perlu duduk bersama untuk menemukan ekosistem ekonomi terbaik yang akan membantu industri media bertahan di tengah disrupsi digital,” tegas Markovitz, menyerukan kolaborasi lintas sektor.

Regulasi Inklusif dan Penguatan Posisi Media Lokal

Dari Brasil, Maia Fortes, Executive Director Associação de Jornalismo Digital (AJOR), menyoroti pentingnya regulasi AI yang inklusif demi memperkuat ekosistem jurnalisme digital. “AI harus diatur agar dampaknya memperkuat ekosistem jurnalisme digital, ini sangat penting untuk menjaga demokrasi kita yang sudah rapuh,” katanya. Brasil, menurut Maia, telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip relasi ideal antara perusahaan teknologi dan jurnalisme untuk mempromosikan ekosistem media digital yang mengutamakan pluralitas dan keberagaman.

Senada dengan hal itu, Ketua Umum AMSI, Wahyu Dhyatmika, menyerukan solidaritas negara-negara Global South untuk memperkuat posisi tawar media lokal. Wahyu menyoroti ketidakseimbangan daya tawar antara media lokal dengan raksasa teknologi seperti Google dan Meta. “Para pembuat kebijakan harus membuat regulasi yang kuat untuk melindungi kepentingan perusahaan media lokal dalam menghadapi perusahaan-perusahaan teknologi tersebut,” ujarnya. Ia menekankan bahwa media lokal membutuhkan dukungan pendanaan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen pada independensi media dan jurnalisme berkualitas.

Mendesak Pembentukan Dana Jurnalisme Indonesia

Dalam kesempatan ini, Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA) memaparkan hasil Studi Kelayakan Dana Jurnalisme Indonesia dan menyerahkannya kepada Dewan Pers, disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Nezar Patria.

Masduki dari PR2Media mengingatkan tentang kondisi kritis media-media lokal di Indonesia yang menghadapi minimnya pendanaan. “Kita perlu segera membentuk dana abadi untuk jurnalisme publik, yang diperkuat dengan peraturan terkait,” ungkap Masduki. Namun, ia juga menyadari bahwa proses pembuatan kebijakan di Indonesia bisa memakan waktu lama.

Pentingnya memastikan independensi media dari intervensi negara, meskipun pendanaan bersumber dari anggaran negara, juga menjadi perhatian utama Masduki. Anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, yang menerima studi tersebut, berjanji untuk menindaklanjuti hasilnya.

Konferensi CTRL+J APAC 2025 ini menjadi platform krusial untuk membahas bagaimana jurnalisme dapat tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan tetap relevan di era AI, sambil memastikan keadilan dan kualitas pemberitaan bagi publik. (Rilis/AMSI)

The post CTRL+J APAC 2025 Gaungkan Kolaborasi dan Pendanaan Adil untuk Kualitas Berita appeared first on PONTV.