IMM Pontianak Dorong Pemerataan Pembangunan Kalbar Lewat Dialog Lintas Elemen
PONTIANAK – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Pontianak menggelar diskusi publik bertajuk “Merawat Integrasi di Borneo: Menjawab Ketimpangan Infrastruktur, Ekonomi dan Pelayanan Publik” di Aming Coffee, Jalan Putri Candramidi, Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).
Forum ini menjadi ruang dialog konstruktif yang mempertemukan unsur pemerintah, tokoh adat, mahasiswa, dan organisasi pemuda untuk memperkuat integrasi nasional melalui akselerasi pemerataan pembangunan di Kalimantan Barat.
Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber utama lintas sektor, yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak Ir. R.M. Nasir, M.T., Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak Alex Sandra Djaoeng, S.H., serta Ketua Kaum Muda Kapuas Raya (Kamus Raya) Shirat Nurwandi, S.H.
Dalam pemaparannya, Kepala Kesbangpol Kota Pontianak, R.M. Nasir, membeberkan capaian pembangunan infrastruktur dasar di Kota Pontianak berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Sektor kelistrikan, layanan air bersih, hingga kondisi jalan mantap di ibu kota provinsi tersebut tercatat telah menembus kisaran 80 hingga 90 persen.
Data ini menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan kawasan perkotaan sekaligus bahan evaluasi untuk mendorong percepatan serupa di wilayah kabupaten lain yang masih menghadapi kendala geografis.
Sementara itu, Wakil Ketua I DAD Kota Pontianak, Alex Sandra Djaoeng, menekankan urgensi optimalisasi sumber daya alam (SDA) Kalimantan Barat melalui penguatan hilirisasi industri agar memberikan nilai tambah ekonomi nyata bagi warga lokal. Di sisi lain, ia turut menyoroti persoalan krusial infrastruktur perkotaan yang mendesak dituntaskan, meliputi penanganan banjir, kemacetan, perbaikan sistem drainase, hingga percepatan proyek pembangunan Jembatan Kapuas 3.
Dari perspektif kawasan perhuluan, Ketua Kamus Raya, Shirat Nurwandi, menyoroti ketimpangan akses transportasi dan jaringan telekomunikasi di wilayah pedalaman, khususnya kawasan Ujung Melawi. Menurutnya, pemerataan konektivitas dan pelayanan publik merupakan syarat mutlak agar seluruh lapisan masyarakat merasakan keadilan pembangunan.
Ketua Bidang Kajian Pengembangan Keilmuan PC IMM Pontianak, Ridwan Apriliyanto, menegaskan bahwa forum ini merupakan wujud tanggung jawab moral mahasiswa sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif pemerintah dalam mengawal kebijakan publik.
“Integrasi di Kalimantan tidak cukup hanya dibangun melalui narasi persatuan, tetapi harus diwujudkan lewat pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat setempat,” tegas Ridwan.
Melalui gagasan dan rekomendasi kebijakan yang lahir dari dialog ini, PC IMM Pontianak mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk semakin memperkuat jangkauan program pembangunan ke wilayah pesisir dan pedalaman demi mewujudkan Kalimantan Barat yang maju dan berdaya saing dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
