Komisi X DPR Minta Juknis Pengangkatan Guru PPPK Paruh Waktu Segera Terbit

Komisi X DPR RI mendesak pemerintah agar segera menerbitkan petunjuk teknis terkait pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa kebijakan pengalihan status yang dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2027 tersebut telah disepakati tanpa melalui proses tes ulang, dengan dukungan alokasi anggaran mencapai Rp23 triliun.

Ia juga meminta pemerintah memastikan proses administrasi tidak dipersulit, sehingga para guru dapat segera memperoleh kepastian status serta hak-hak kepegawaiannya secara layak.