Pemkot dan DPRD Pontianak Teken Nota Kesepahaman Propemperda 2027 Lewat Rapat Paripurna
Penyusunan regulasi daerah menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung arah pembangunan Kota Pontianak.
Pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda tahun 2027 sebagai landasan hukum sekaligus penjawab kebutuhan masyarakat.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak pada Rabu, 18 November 2026.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut Propemperda menjadi instrumen perencanaan regulasi daerah untuk menentukan rancangan peraturan daerah yang menjadi prioritas pembahasan tahun mendatang.
Penyusunannya dilakukan secara terencana dan sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah.
Edi menegaskan, Pemkot dan DPRD memiliki peran setara dalam pembentukan perda, sehingga diperlukan sinergi dan kesepahaman agar regulasi yang dihasilkan berkualitas, memberikan kepastian hukum, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
Melalui Propemperda 2027, pembentukan regulasi diharapkan lebih terarah, termasuk menyesuaikan perda yang sudah tidak relevan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah.
Pemkot Pontianak berharap sinergi bersama DPRD dapat menghasilkan produk hukum yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.