Pemkot Singkawang Dukung Sosialisasi Perlindungan PMI Perkuat Pendataan Jalur Resmi
Pemerintah Kota Singkawang menyatakan dukungan penuh terhadap upaya sosialisasi dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri menempuh jalur resmi dan prosedural.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Seminar Perlindungan PMI yang digelar Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Sambas di Dayang Resort, Kota Singkawang, pada Rabu, 11 November 2026.
Seminar yang mengusung tema “Menjadi Pekerja Migran Indonesia yang Baik dan Etis” ini diikuti sekitar 120 peserta yang berasal dari Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, serta Kota Singkawang.
Asisten II Setda Kota Singkawang, Muslimin, yang hadir mewakili Wali Kota Tjhai Chui Mie, menyampaikan bahwa edukasi semacam ini sangat krusial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur keberangkatan yang sah serta jaminan perlindungan hukum di negara tujuan.
Berdasarkan catatan Pemkot Singkawang, hingga kini baru terdapat 16 pekerja migran asal daerah tersebut yang terdata melaporkan diri secara resmi.
Menyikapi minimnya angka pelaporan itu, para camat dan lurah diminta aktif melakukan pendataan terhadap warganya yang bekerja di luar negeri.
Sementara itu, Ketua DPC SBMI Kabupaten Sambas, Sunardi, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2026 pihaknya telah menerima sekitar 37 pengaduan terkait berbagai permasalahan yang dialami Pekerja Migran Indonesia.
Melalui forum ini, SBMI berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pihak imigrasi, dan lembaga bantuan hukum dapat semakin kuat dalam memberikan edukasi serta pendampingan.
Langkah kolaboratif ini dinilai menjadi benteng utama untuk mencegah penempatan PMI secara non-prosedural sekaligus memberantas tindak pidana perdagangan orang.