Usut Korupsi Dana CSR Napak Tilas Ketapang, Kejati Kalbar Panggil 23 Dirut Perusahaan dan Pincab Bank Kalbar
FOTO: Kasi Penkum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta. (Dok.)
Ketapang — Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana kegiatan Napak Tilas di Kabupaten Ketapang yang bersumber dari anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) tahun 2022 hingga 2024 terus bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat.
Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Kalbar secara intensif memanggil dan memeriksa sejumlah pihak yang disinyalir memiliki keterkaitan langsung dalam alur penghimpunan maupun pengelolaan dana tersebut.
Dalam pengembangan penyidikan terkini, tim penyidik telah melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap 24 orang saksi.
Para saksi tersebut terdiri dari 23 orang Direktur Utama (Dirut) perusahaan serta seorang Pimpinan Cabang (Pincab) Bank Kalbar Ketapang, yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan secara bertahap sejak 10 hingga 17 November 2026.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Emilwan Ridwan, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) I Wayan Gedin Arianta, membeberkan bahwa pemanggilan puluhan petinggi perusahaan dan perbankan tersebut bertujuan memetakan konstruksi perkara secara utuh.
“Pemanggilan sejumlah pihak ini merupakan bagian dari proses pendalaman penyidikan. Penyidik tidak hanya menelusuri aliran dan penggunaan dana CSR, tetapi juga menggali sejauh mana keterkaitan, peran, serta pengetahuan masing-masing pihak terhadap proses penghimpunan, pengelolaan, dan penggunaan dana dalam kegiatan Napak Tilas tersebut,” jelas I Wayan Gedin Arianta dalam keterangan resminya.
Ia menekankan bahwa langkah pemeriksaan saksi secara maraton ini krusial guna memperkuat pembuktian dan melengkapi kecukupan alat bukti sebelum penyidik menetapkan pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.
“Kami tegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, cermat, dan berdasarkan alat bukti. Setiap pihak yang dipanggil untuk dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai saksi tetap harus dihormati hak-haknya dan dikedepankan asas praduga tidak bersalah,” imbuhnya.
Kejati Kalbar berkomitmen menuntaskan penyidikan skandal dana CSR kegiatan Napak Tilas Kabupaten Ketapang ini secara transparan dan akuntabel sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia.***