Bakar Ribuan Hektare Gambut, 3 Perusahaan HTI Sinar Mas Group Dilaporkan WALHI ke Polda Kalbar
FOTO: WALHI laporkan 11 perusahaan terkait karhutla 2026 ke Ditreskrimsus Polda Kalbar, termasuk 3 perusahaan HTI Sinar Mas Group dengan total puluhan ribu hektare lahan terbakar. (Ist)
Pontianak — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat secara resmi melaporkan tiga perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang terafiliasi dengan Sinar Mas Group ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat atas dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Selasa, 17 November 2026.
Ketiga korporasi di bawah naungan Sinar Mas Group tersebut merupakan bagian dari total 11 perusahaan perkebunan sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diadukan WALHI Kalbar menyusul bencana ekologis sepanjang tahun 2026.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan serta analisis spasial Peta Analisis Citra Temporal Perubahan Tutupan Hutan & Lahan (Sentinel C2 10m/px periode 1 Agustus–12 September 2026), indikasi total luasan lahan yang terbakar di konsesi ketiga perusahaan HTI tersebut mencapai lebih dari 34 ribu hektare.
Rincian tiga perusahaan HTI Sinar Mas Group yang dilaporkan meliputi:
- PT Buana Megatama Jaya dengan indikasi luas lahan terbakar mencapai 18.971,57 hektare.
- PT Wanakerta Ekalestari seluas 8.444,34 hektare.
- PT Finantara Intiga dengan indikasi area terbakar mencapai 7.181,93 hektare.
Tim investigasi WALHI Kalbar yang melakukan verifikasi faktual di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang pada Oktober 2026 menemukan bahwa titik panas terbukti berada di dalam areal konsesi, termasuk merusak kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) serta Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang menjadi habitat satwa dilindungi seperti orangutan (Pongo pygmaeus).
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, menilai peristiwa kebakaran yang terus berulang di konsesi perusahaan merupakan wujud nyata kelalaian terstruktur dan pembiaran sistemik dari pemegang izin.
“Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas,” tegas Sri Hartini.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, menyatakan bahwa temuan bukti di lapangan sekaligus mematahkan dalih korporasi yang kerap menuding api berasal dari luar konsesi atau akibat aktivitas warga.
“Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwasannya perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino. Selain itu, konstitusi juga sudah memandatkan kepada seluruh pemegang izin konsesi bahwasannya pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya,” ujar Indra.
Atas temuan pelanggaran tersebut, WALHI Kalbar menilai korporasi-korporasi tersebut diduga kuat melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, PP Nomor 71 Tahun 2014 jo PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, hingga UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyusul krisis ISPA yang melumpuhkan warga.
WALHI Kalbar mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar untuk mengusut laporan ini secara transparan dan menerapkan prinsip hukum strict liability (pertanggungjawaban mutlak) guna menyeret pimpinan pengambil keputusan korporasi, bukan sekadar pekerja di lapangan.
Selain penegakan pidana, WALHI turut menuntut Kementerian Lingkungan Hidup membebankan pemulihan ekosistem gambut sepenuhnya kepada pihak perusahaan, serta mendesak Kementerian ATR/BPN meninjau dan mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) bagi korporasi yang lalai hingga lahannya terbakar berulang kali.***