Anak Usaha Sampoerna Group PT HKI Dipolisikan Terkait Karhutla Terluas
FOTO: PT Hutan Ketapang Industri (HKI) milik Sampoerna Group dipolisikan WALHI Kalbar ke Polda Kalbar karena indikasi karhutla terluas mencapai 38.874,10 hektare. (Ist.)
Ketapang — Diduga melakukan kejahatan ekologis masif akibat kelalaian tata kelola lahan, PT Hutan Ketapang Industri (HKI) resmi dipolisikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar, Selasa, 17 November 2026.
Perusahaan yang bergerak di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) di bawah naungan Sampoerna Agri Resources (Sampoerna Group) tersebut dilaporkan bersama 10 korporasi perkebunan sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) lainnya atas dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang tahun 2026.
Berdasarkan lampiran data pelaporan WALHI Kalbar, PT HKI tercatat sebagai korporasi dengan indikasi luasan areal terbakar paling parah dibandingkan 10 perusahaan lainnya, yakni mencapai 38.874,10 hektare.
Temuan luas kebakaran tersebut diperoleh melalui verifikasi faktual di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara pada Oktober 2026, serta analisis spasial menggunakan Peta Analisis Citra Temporal Perubahan Tutupan Hutan dan Lahan pada Citra Sentinel C2 (10m/px skala 1:10.000) periode 1 Agustus hingga 12 September 2026.
Hasil investigasi lapangan membuktikan bahwa titik panas berada di dalam konsesi perusahaan dan turut melalap kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) hingga Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) yang menjadi habitat satwa dilindungi seperti orangutan (Pongo pygmaeus).
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, menilai peristiwa kebakaran berulang yang merusak ekosistem gambut lindung merupakan wujud kelalaian terstruktur, ketiadaan infrastruktur mitigasi, serta pembiaran sistemik oleh pemegang konsesi.
“Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas,” tegas Sri Hartini.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, menyatakan bahwa fakta di lapangan secara telak mematahkan alibi perusahaan yang kerap berdalih sumber api berasal dari luar konsesi.
“Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwasannya perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Nino. Selain itu, konstitusi juga sudah memandatkan kepada seluruh pemegang izin konsesi bahwasannya pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya,” ujar Indra.
Dalam aduannya, WALHI Kalbar menjerat PT HKI dan korporasi terlapor lainnya dengan dugaan pelanggaran berlapis, meliputi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, PP Nomor 71 Tahun 2014 jo PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, hingga UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akibat dampak kabut asap dan krisis ISPA yang melumpuhkan warga sekitar.
WALHI Kalbar mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan dengan menerapkan asas pertanggungjawaban mutlak (strict liability) guna menyeret pimpinan pengambil kebijakan korporasi ke meja hijau.
Selain proses pidana, WALHI turut menuntut Kementerian Lingkungan Hidup membebankan pemulihan ekosistem gambut sepenuhnya kepada pihak perusahaan, serta mendesak Kementerian ATR/BPN mengevaluasi hingga mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terbukti membiarkan konsesinya terbakar berulang kali.***