Pelaku Usaha Didesak Jujur, BPS Kalbar: Sensus Tak Sekadar Angka, Tapi Masa Depan Daerah
FOTO: Sekda Kalbar Harisson terima audiensi Kepala BPS Kalbar Muh Saichudin bahas persiapan Sensus Ekonomi 2026. Pelaku usaha diimbau jujur berikan data demi akurasi kebijakan. (Ist.)
Pontianak — Upaya menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 terus dimatangkan melalui penguatan koordinasi intensif antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Langkah strategis ini dipertegas saat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Kalbar, Muh Saichudin, beserta jajaran di Ruang Kerja Sekda pada Selasa (21/4/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan seluruh tahapan sensus berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi perencanaan pembangunan daerah.
Harisson menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan rutin, melainkan instrumen vital yang harus mampu memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Sensus Ekonomi ini harus benar-benar bermanfaat. Data yang dikumpulkan nantinya harus bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Harisson.
Ia secara khusus mendesak dan mengimbau masyarakat serta para pelaku usaha di Kalimantan Barat untuk memberikan data secara jujur dan apa adanya kepada petugas lapangan.
Kualitas data yang dihasilkan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi, sehingga kejujuran responden menjadi kunci utama keakuratan perencanaan masa depan.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang sebenarnya. Jangan ragu, karena data ini penting untuk pembangunan kita bersama,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan kesiapannya memberikan dukungan penuh, termasuk menggerakkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk aktif melakukan sosialisasi.
Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin, menjelaskan bahwa berbagai persiapan teknis telah dilakukan, termasuk sosialisasi awal kepada sejumlah instansi pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan bahwa dukungan penuh dari pemerintah daerah adalah ruh dari keberhasilan sensus nasional ini, terutama dalam menjangkau seluruh unit usaha dari skala mikro hingga besar.
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum strategis untuk memperoleh gambaran utuh kondisi perekonomian, khususnya aktivitas usaha di Kalimantan Barat,” jelas Muh Saichudin.
Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi rujukan utama bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merancang kebijakan ekonomi yang lebih adaptif dan responsif.
Muh Saichudin juga menuturkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan syarat mutlak agar pendataan mampu menjangkau seluruh lapisan.
BPS Kalbar menekankan bahwa di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang, ketersediaan data yang valid akan membantu pemerintah daerah mengambil langkah yang tepat sasaran.
“Sensus Ekonomi ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang masa depan pembangunan ekonomi kita. Melalui data akurat, kebijakan akan lebih tepat sasaran,” pungkasnya menutup audiensi. (Anwar/02)