Kuasa hukum penggugat menilai keterangan 3 saksi tergugat dalam sidang terbaru justru menguatkan dalil kepemilikan ahli waris.

Kuasa hukum ahli waris menjelaskan, ketiga saksi yang dihadirkan tergugat—mulai dari pihak BPKAD, Lurah Ladang, hingga saksi fakta—tidak mengetahui adanya peristiwa jual beli atas objek sengketa tersebut.

Pihak penggugat menegaskan 3 SHM tanah tersebut masih sah tercatat atas nama orang tua ahli waris, dan menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim.

Perkara sengketa tanah ini masih menunggu proses pemeriksaan fakta dan alat bukti selanjutnya di Pengadilan Negeri Sintang.

The post Sengketa Tanah SCBD Sintang Bergulir di Pengadilan, Kuasa Hukum Ahli Waris Soroti Bukti dan Saksi appeared first on PONTV.

Pontianak— Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Fraksi Partai Hanura, Suyanto Tanjung, dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalbar atas dugaan pelanggaran etik dan integritas terkait kasus jual beli tanah di Kabupaten Sintang.

Pihak pelapor bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Ruang Badan Kehormatan DPRD Kalbar pada Senin siang, 14 September 2026.

Kedatangan pelapor tersebut guna memenuhi undangan klarifikasi dan menyampaikan keterangan secara langsung di hadapan jajaran BK DPRD Kalbar.

Kuasa Hukum Pelapor, Deden Kurnia, menjelaskan bahwa inti pelaporan tersebut berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam transaksi pertanahan yang masih berstatus atas nama kliennya.

“Inti dari permasalahan yang kami laporkan itu mengenai adanya kemungkinan dugaan pelanggaran etik yaitu terkait menyebut masalah konflik kepentingan yang mana konflik kepentingannya itu berasal dari adanya peristiwa hukum jual beli antara yang bersampingkan dengan pihak yang lain terhadap tanah yang secara ini masih tercatat atas nama klien kami,” ujar Deden.

Usai menerima penjelasan dari pihak pelapor, Ketua BK DPRD Kalbar, Antonius Situmorang, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil pihak terlapor.

“Nah selanjutnya nanti mungkin kami juga akan memanggil terlapornya Cuman waktunya belum kita jadwalkan Setelah itu baru nanti kami anggota BK akan rapat menentukan sikap seperti apa Jadi sekarang baru tahap pendalaman permasalahannya Karena mereka juga baru nyatakan, selain yang tertulis Jadi mereka nyampaikan secara lisan,” kata Antonius.

Antonius menambahkan, apabila dalam proses pendalaman terindikasi kuat terjadi pelanggaran, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota dewan berkisar dari teguran hingga penonaktifan.

Menanggapi pelaporan terhadap dirinya, Suyanto Tanjung mengaku siap sepenuhnya apabila dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan klarifikasi.

Tanjung berharap BK dapat bekerja secara profesional dan objektif dalam menangani persoalan tersebut tanpa terpengaruh oleh hubungan keanggotaan di parlemen.

“Ya tentu saya berharap bahwa BK ini menangani semua halnya harus profesional Jadi jangan memandang saya ini teman, sahabat, anggota DPRD, nggak boleh begitu Siapapun yang melaporkan ya wajib kita ngerti Didengarkan semua pihak baru dicarikan solusi Ya kan itu tugas mereka Saya nggak menyalahkan mereka manggil saya Dan saya menunggu kapan bisa dipanggil,” tegas Tanjung. (Aw/02)

The post Anggota DPRD Kalbar Suyanto Tanjung Dilaporkan ke BK Terkait Kasus Jual Beli Tanah appeared first on PONTV.

Selain plasma, warga juga mendesak verifikasi resmi terhadap status lahan yang diduga berada di luar areal Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Aspirasi disampaikan warga Desa Baung Sengatap, Sungai Risap Mensiku Bersatu, dan Lepung Pantak guna meminta transparansi dokumen pertanahan serta batas HGU perusahaan.

Masyarakat menegaskan akan mengawal tuntutan melalui jalur dialog resmi serta menolak segala bentuk intimidasi.

Manajemen PT SNIP telah menerima dokumen tuntutan masyarakat untuk dilakukan pembahasan bersama.

Warga berharap pemerintah daerah turun tangan memfasilitasi musyawarah guna memastikan kepastian hukum serta hak masyarakat.

The post Warga Tiga Desa di Sintang Tuntut Kejelasan Laporan Plasma 30 Persen dan Status HGU PT SNIP appeared first on PONTV.

Masyarakat menuntut kepastian status lahan di luar HGU serta mendesak pemerintah menelusuri dokumen ganti rugi tanam tumbuh.

Portal adat dipasang dengan ketentuan tidak boleh dibuka sebelum tercapai penyelesaian. Tumenggung Kabupaten Sintang, Andreas, menyatakan siap menjadi penengah guna mendorong penelusuran sertifikat iklim HGU PT HPI.

Sementara warga mengaku telah melaporkan sengketa ini hingga ke Presiden RI guna mendapatkan keadilan hukum.

Hingga kini redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak manajemen PT HPI terkait tuntutan warga.

The post Pasang Portal Adat, Warga Iban Sebaruk Sintang Sengketa Lahan dengan PT HPI appeared first on PONTV.

Sintang – Kisruh pengelolaan Madrasah Ibtida’iyah Swasta (MIS) Labschool Sintang Al-Ma’arif yang melibatkan saling klaim legalitas kepengurusan kini resmi berbuntut di meja hijau. Perselisihan antara pihak yang mengatasnamakan PCNU Sintang dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif (STAIMA) Sintang tersebut kini masuk dalam ranah gugatan perdata.

Pihak penggugat, atas nama Syaiful Anam dan Unari, telah melayangkan gugatan terhadap Ketua STAIMA Sintang, Masruri, serta Kepala Sekolah MIS Labschool Sintang, Yunidar Saptiani.

Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri (PN) Sintang dengan nomor perkara 20/Pdt.G/2026/PN stg, di mana sidang perdana tercatat telah dilaksanakan pada Senin (16/3/2026) lalu.

Terbaru, upaya sidang mediasi yang difasilitasi oleh pihak Pengadilan terhadap kedua belah pihak juga telah dilakukan pada Senin siang (30/3/2026).

Kuasa Hukum tergugat, Erwin Siahaan, menyayangkan adanya gugatan hukum ini yang bertepatan dengan momentum hari besar keagamaan dan agenda penting pendidikan.

“Di momentum Idulfitri ini dunia pendidikan di Kabupaten Sintang terluka. Ketua STAIMA Sintang dan Bu Kepsek MIS Labschool Al-Ma’arif digugat perdata di Pengadilan Sintang,” jelas Erwin Siahaan usai mengikuti sidang pada Senin (30/3/2026).

Erwin mengungkapkan bahwa pihak penggugat mengklaim telah mendapatkan kerugian materiil maupun non-materiil dalam pengelolaan madrasah tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa dampak yang paling nyata dari kisruh ini justru dirasakan oleh para siswa yang telah terganggu aktivitas belajarnya selama kurang lebih lima bulan terakhir.

Kondisi ini dipicu oleh adanya tindakan penguncian ruangan guru dan kelas, serta pengrusakan di ruang STAIMA yang menghambat operasional sekolah.

“Hal ini yang melukai hati siswa-siswi di mana anak kelas 6 mau ujian,” jelas Lisa, salah seorang perwakilan wali murid MIS Labschool Sintang Al-Ma’arif.

Keresahan senada juga datang dari para orang tua siswa yang merasa keberatan dengan langkah hukum yang diambil oleh pihak penggugat.

Menurut Erwin Siahaan, para orang tua mempertanyakan kontribusi pihak penggugat selama ini terhadap perjalanan madrasah tersebut.

“Para Ortu yang marah dikarenakan penggugat tidak pernah berkontribusi bahkan dari awal pendirian sekolah tidak pernah terlibat dalam pendidikan di Labschool,” tegas Erwin Siahaan.

Sengketa ini diharapkan dapat segera menemukan titik terang melalui jalur mediasi agar tidak semakin mengganggu konsentrasi siswa, terutama mereka yang akan menghadapi ujian akhir.

Hingga berita ini diturunkan, proses hukum di PN Sintang masih terus berjalan guna menguji keabsahan legalitas kepengurusan yang diklaim oleh kedua belah pihak.

The post Kisruh Legalitas MIS Labschool Sintang Al-Ma’arif Berlanjut ke Meja Hijau, Kepsek dan Ketua STAIMA Digugat Perdata appeared first on PONTV.

Sintang — Kemelut tata kelola yang melanda MIS Ma’arif Labschool Sintang kini memasuki babak baru dengan keterlibatan otoritas perlindungan anak. Kepala MIS Ma’arif Labschool Sintang, Nurudin, mendesak agar Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sintang dapat mengungkap fakta hukum guna menyelamatkan dokumen pendidikan para siswa.

Nurudin memberikan apresiasi tinggi atas langkah UPTD PPA yang turun tangan memberikan pendampingan terhadap permasalahan internal sekolah. Fokus utamanya adalah memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan di bawah payung hukum yang sah agar tidak bermasalah di masa depan.

“Pihak kami berharap pihak UPTD PPA dapat menemukan fakta yang sebenarnya terjadi, yang mengakibatkan anak-anak lalu bersekolah ke STAIMA Sintang,” ungkap Nurudin pada Sabtu (31/1/2026).

Nurudin menegaskan bahwa secara legalitas, MIS Ma’arif Labschool Sintang murni berada di bawah Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama, bukan milik yayasan pribadi. Ia menyebut persoalan yang terjadi saat ini hanyalah dinamika kepengurusan terkait siapa yang berwenang mengelola.

“Bukan milik yayasan, ini merupakan persoalan kepengurusan, siapa yang berwenang mengurus dan mengelola,” tegasnya.

Menurutnya berdasarkan izin operasional, organisasi penyelenggara sekolah adalah BPP STAIMA Sintang dengan Akta Notaris LP Ma’arif NU.

Dikatakan dia, saat ini, kepengurusan telah memasuki periode keempat yang dipimpin oleh Unari berdasarkan SK dari PBNU melalui LPTNU yang mengacu pada Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2023.

Nurudin menyayangkan konflik pergantian pengurus ini justru meluas hingga melibatkan komite dan orang tua, bahkan dibawa ke ruang publik. Kekhawatiran terbesarnya adalah legalitas dokumen seperti rapor dan ijazah siswa jika sekolah tidak dikelola oleh pengurus yang sah sesuai aturan organisasi.

“Kasian mereka kalau di kemudian hari dokumen pendidikan yang menyangkut rapor dan ijazah menjadi bermasalah. Mestinya tidaklah sampai melibatkan komite sekolah dan orang tua apalagi membawa permasalahan ini ke ruang publik,” tambah Nurudin.

Di tempat terpisah, pengurus BPP STAIMA Sintang, Martin Sunarya, menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan UPTD PPA Sintang. Ia berharap audiensi segera dilakukan untuk merumuskan kebijakan terbaik demi masa depan ratusan siswa yang terdampak.***

The post Lindungi Hak Siswa MIS Ma’arif Labschool Sintang, Nurudin Tegaskan Sekolah Sah di Bawah Badan Hukum NU appeared first on PONTV.

Sintang — Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sintang melakukan pertemuan penting dengan pihak Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif (MIM) Labschool Sintang pada Jumat siang, 30 Januari 2026.

Pertemuan ini melibatkan Kepala UPTD PPA, staf ahli, kepala sekolah, guru, serta komite sekolah. Agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah membahas permohonan pendampingan terhadap guru dan siswa yang terdampak sengketa tata kelola sekolah.

Pihak sekolah memohon pendampingan kepada Dinas KBP3A Kabupaten Sintang bagi para guru perempuan yang terkena dampak langsung secara psikis dan mental. Selain itu, perlindungan juga diminta bagi 240 siswa yang ikut merasakan tekanan akibat kisruh yang terjadi.

“Alhamdulillah, langsung ditindaklanjuti dengan melihat langsung kondisi anak-anak dalam pendidikan serta sarana prasarana yang minim dan tekanan psikologis yang saat ini mengungsi di gedung dan ruangan STAIMA,” ujar Lisa, perwakilan wali murid dan komite, Jumat (30/1/2026).

Samuel, Kepala UPTD PPA di bawah Dinas KBP3A Kabupaten Sintang, menjelaskan bahwa pihaknya telah memantau langsung kondisi di lapangan. Hasil pemantauan tersebut akan segera dibahas secara internal.

“(Hasil pemantauan) akan kami bahas bersama pak Kadis kalau ada waktu mungkin hari Senin. Mungkin yang menjadi konsen kami adalah pendampingan terhadap anak-anak kelas 6 yang akan ujian,” jelas Samuel pada Jumat (30/1/2026).

Sebelumnya, pada Rabu (21/1/2026), diberitakan bahwa sudah dua pekan lamanya pintu-pintu kelas di MIM Labschool Sintang terkunci rapat. Aksi penguncian sepihak ini merupakan imbas dari sengketa tata kelola yang kian memanas.

Tindakan penguncian ruang kepala sekolah, ruang guru, hingga ruang kelas ini dinilai telah melampaui batas dan mulai “mengamputasi” hak asasi anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Ketua Komite MIM Labschool Sintang, Wida, mengungkapkan keterkejutannya atas aksi penggembokan yang terjadi sejak minggu pertama semester genap dimulai.

“Kami mulai mengetahuinya sejak dimulai saat minggu pertama proses pembelajaran di MIM Labschool STAIMA Sintang pada semester genap ini dimulai. Sejak itu kami orang tua bersama komite dan guru sangat terkejut terhadap aksi sepihak terlapor yang menggembok ruang guru dan ruang kelas untuk anak kami belajar,” tegas Wida.

Wida menyatakan keprihatinan mendalam atas ego kelompok yang mengorbankan mental siswa. Ia sangat mengkhawatirkan kondisi siswa kelas 6 yang tengah bersiap menghadapi ujian kelulusan di tengah situasi yang tidak menentu.

Kondisi di lapangan saat ini dilaporkan sangat memprihatinkan. Sebanyak 240 siswa terpaksa mengungsi ke ruang-ruang kampus STAIMA yang bukan peruntukannya. Proses belajar berlangsung ala kadarnya, bahkan ruang guru kini hanya berupa ruangan tumpangan tanpa fasilitas meja dan kursi.

Dinas KBP3A melalui UPTD PPA berkomitmen untuk memastikan kondisi psikologis anak-anak tetap terjaga meskipun proses belajar mengajar harus dilakukan di lokasi pengungsian sementara.

The post Kisruh Sengketa Sekolah Berbuntut Pengungsian Siswa, UPTD PPA Sintang Turun Tangan Dampingi 240 Anak MIM Labschool appeared first on PONTV.

Sintang — Suasana pendidikan di Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif (MIM) Labschool Sintang kini sedang dalam kondisi memprihatinkan. Sudah dua pekan sejak awal semester genap, ruang kepala sekolah, ruang guru, hingga ruang kelas terkunci rapat akibat tindakan penggembokan sepihak oleh pihak yang sedang bersengketa.

Langkah ini dinilai bukan sekadar masalah administrasi, melainkan peristiwa kemanusiaan yang mulai “mengamputasi” hak asasi anak untuk belajar dengan tenang. Akibat pintu kelas yang digembok, siswa terpaksa menumpang belajar di ruangan kampus STAIMA yang tidak sesuai peruntukannya.

“Sejak itu kami orang tua bersama Komite dan Guru sangat terkejut terhadap aksi sepihak Terlapor yang menggembok ruang guru dan ruang kelas untuk anak kami belajar,” ungkap Lisa, salah satu wali murid, Rabu (21/1/2026).

Kondisi para guru pun sangat memilukan. Mereka kini hanya menempati ruangan tumpangan sementara dengan tumpukan barang di lantai, tanpa meja dan kursi kerja yang layak. Bahkan, para siswa terpaksa melakukan hafalan Al-Qur’an di teras lantai ruangan mahasiswa karena ketiadaan ruang.

Ketua Komite MIM Labschool Sintang, Wida, mengaku sangat prihatin dan menegaskan bahwa martabat pendidikan harus berada di atas segala kepentingan kelompok. Terlebih, siswa kelas 6 saat ini sangat membutuhkan bimbingan intensif untuk menghadapi ujian kelulusan.

“Mengunci gedung sekolah di saat anak-anak kita membutuhkan bimbingan intensif adalah tindakan yang melukai psikologis mereka. Jangan biarkan ego mengamputasi hak anak untuk mencintai sekolahnya sendiri,” tutur Wida dengan nada tegas.

Melihat kebuntuan ini, para wali murid mendesak institusi penegak hukum, khususnya Polres Sintang, untuk mengambil langkah diskresi hukum. Mereka memohon agar akses sekolah segera dibuka kembali demi kepentingan terbaik bagi anak-anak.

“Setiap detik pintu itu terkunci, kita sedang membiarkan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di depan mata kita sendiri. Kami mohon penyidik Polres Sintang melakukan diskresi hukum agar anak-anak bisa kembali belajar dengan layak,” desak Lisa.

Hingga saat ini, pihak Polres Sintang dikabarkan masih terus melakukan proses penyidikan. Namun, bagi para orang tua, persoalan mendesak yang harus diselesaikan segera adalah kebutuhan ruang belajar agar anak-anak tidak terus terlunta-lunta.

Lisa juga menyayangkan sikap pihak-pihak yang mengaku sebagai pengurus organisasi keagamaan namun dinilai tidak memiliki empati terhadap nasib para siswa. Penggembokan sepihak ini sebelumnya juga sempat memicu aksi protes besar dari puluhan mahasiswa, komite, dan orang tua murid pada Kamis (8/1/2026) lalu.

Saat itu, massa menuntut ketegasan aparat terkait aksi penguncian gedung tanpa surat resmi yang membuat warga sekolah merasa terintimidasi. Kini, harapan satu-satunya adalah keberanian hukum untuk memulihkan hak anak-anak MIM Labschool Sintang yang telah terampas oleh sengketa orang dewasa.

The post Belajar di Teras dan Lantai, Siswa MIM Labschool Sintang Jadi Korban Sengketa Tata Kelola appeared first on PONTV.

Sintang – Sejumlah mahasiswa STAIMA Sintang bersama perwakilan komite dan orang tua murid Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif (MIM) Labschool STAIMA Sintang menggelar aksi longmarch menuju Mapolres Sintang, Kamis siang (08/01/2026). Aksi ini dipicu oleh tindakan penyegelan gedung sekolah secara sepihak oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Massa mengecam keras tindakan penguncian gedung sekolah serta penyegelan ruang kepala sekolah dan guru yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi. Oknum yang mengatasnamakan organisasi keagamaan tersebut juga diduga melakukan pembongkaran paksa terhadap beberapa ruangan milik STAIMA Sintang.

Perwakilan Komite dan orang tua murid, Lisa Listanti, menyatakan bahwa para wali murid merasa menjadi korban atas tindakan oknum tersebut. Dampak dari konflik ini sangat dirasakan oleh para siswa yang kenyamanan belajarnya menjadi terganggu.

“Tolong tangkap mereka, biar kami aman, biar anak-anak kami enak belajarnya. Pada saat demo ini, kami larikan anak-anak kami outbond, supaya mereka tidak melihat ibu dan bapaknya sedang berjuang untuk mereka,” ujar Lisa dalam orasinya.

Lisa menegaskan bahwa secara hukum dan administrasi negara, pengelolaan sekolah dan jabatan kepala sekolah yang ada saat ini adalah sah di bawah naungan STAIMA Sintang. Ia menyayangkan adanya pihak luar yang mencoba mengambil alih secara paksa.

Ultimatum 3×24 Jam untuk Polres Sintang

Dalam tuntutannya, massa mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap aktor intelektual maupun pelaksana penyegelan gedung sekolah tersebut. Jika laporan mereka tidak segera ditindaklanjuti, massa mengancam akan membawa massa yang lebih besar ke tingkat kepolisian yang lebih tinggi.

“Kami sudah menunggu tuntutan kami ke polres untuk segera menangkap pelakunya selama 3×24 jam atau sampai hari Senin, 12 Januari 2026. Jika tidak, akan kami lakukan aksi yang lebih besar ke Polda Kalbar,” tegas Lisa kepada, Sabtu (10/01/2026).

Sebelumnya, pada Selasa (16/12/2025), aksi serupa juga sempat digelar di depan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sintang. Aksi tersebut memprotes keputusan Kemenag yang mengganti kepala sekolah dan operator secara sepihak, meski akhirnya posisi tersebut telah dikembalikan setelah proses audiensi.

Akar Persoalan: Sengketa Pengelolaan Sekolah

Penasihat hukum Ketua STAIMA Sintang, Erwin Siahaan, mengungkapkan bahwa konflik bermula dari adanya pihak yang mengatasnamakan Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) STAIMA. Pihak tersebut menyerahkan surat pengelolaan sekolah kepada PCNU Sintang, yang dinilai Erwin tidak sah secara mekanisme organisasi.

Erwin menegaskan bahwa izin operasional MIM Labschool Sintang melekat pada STAIMA. Ia menyayangkan sikap Kemenag Sintang yang sebelumnya terlalu cepat mengambil keputusan tanpa klarifikasi mendalam terhadap pihak pengelola yang sah.

“Sebagai pelayan publik, Kemenag seharusnya menjunjung asas-asas pemerintahan yang baik dan layak,” tegas Erwin. Hingga berita ini diturunkan, massa masih menunggu langkah konkret dari aparat penegak hukum terkait laporan pengrusakan dan penyegelan fasilitas pendidikan tersebut.

The post Buntut Penguncian Paksa Ruang Guru, Komite MIM Labschool Sintang Beri Ultimatum 3×24 Jam ke Polisi appeared first on PONTV.

Petani diharapkan bisa memanfaatkan bantuan bibit dengan maksimal sehingga meningkatkan hasil panen, khususnya di Kabupaten Sintang.

Mengunjungi Kalimantan Barat, Anggota Komisi IV DPR RI Paolus Hadi melakukan panen bersama tanaman hortikultura di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang.

Kunjungan ini sekaligus menyerahkan bantuan benih padi varietas Inpari 32 dan benih jagung hibrida varietas Betras 18 di Desa Gembara, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Minggu, 26 Oktober 2025.

Paolus Hadi mengatakan, bantuan bibit yang diberikan untuk mendukung petani dalam rangka menyokong ketahanan pangan daerah dan nasional.

Maka, dirinya berharap petani bisa memanfaatkan bantuan bibit dengan maksimal sehingga meningkatkan hasil panen petani, khususnya di Kabupaten Sintang.

Untuk di Kabupaten Sintang sendiri, jumlah bantuan:
• Bibit padi yang diserahkan sebanyak 7 ton lebih.
• Bibit jagung dengan luas 415 hektar sebanyak 6 ton lebih.

Sementara itu, Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala, meminta agar para penyuluh tetap semangat dan tulus mendampingi petani.

Begitu juga dengan petani, diharapkan bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik.

Usai penyerahan bibit, kunjungan dilanjutkan dengan dialog interaktif bersama petani.

Dialog ini membuka ruang bagi petani untuk menyampaikan keluhan, usulan, dan harapan agar dukungan sektor pertanian di Kabupaten Sintang terus berlanjut. (TEO)

The post Paolus Hadi Serahkan Bantuan Bibit Padi dan Jagung di Sintang appeared first on PONTV.